Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Michelle Ukir Sejarah, Renang Sumbang Medali Ketiga Indonesia
Olympic
22 jam yang lalu
Michelle Ukir Sejarah, Renang Sumbang Medali Ketiga Indonesia
2
Aira Pertama Kali Rasakan Triathlon Kelas Dunia
Olympic
21 jam yang lalu
Aira Pertama Kali Rasakan Triathlon Kelas Dunia
3
Prakiraan Cuaca BMKG Jabodetabek, Hujan Berpeluang Turun Mulai Sore hingga Malam Hari Ini
Metropolitan
12 jam yang lalu
Prakiraan Cuaca BMKG Jabodetabek, Hujan Berpeluang Turun Mulai Sore hingga Malam Hari Ini
4
Jelang Jeda Internasional, Persib Bidik Kemenangan Hadapi Java United FC
Sepakbola
21 jam yang lalu
Jelang Jeda Internasional, Persib Bidik Kemenangan Hadapi Java United FC
5
Messidoro Puas Jadi Pemain Terbaik Usai Tumbangkan PSIM
Sepakbola
21 jam yang lalu
Messidoro Puas Jadi Pemain Terbaik Usai Tumbangkan PSIM
6
‎Kolaborasi PAM Jaya dan Pemkot Jaktim Hadirkan Arena Tinju Kampung Melayu
Metropolitan
10 jam yang lalu
‎Kolaborasi PAM Jaya dan Pemkot Jaktim Hadirkan Arena Tinju Kampung Melayu
Home  /  Berita  /  Badminton

Sepakati Kesepahaman, Satpol PP Pelalawan MoU dengan Kejari

Sepakati Kesepahaman, Satpol PP Pelalawan MoU dengan Kejari
Kasatpol PP dan Damkar Pelalawan, Abu Bakar dan Kajari Pangkalan Kerinci, Rabu (14/11/2018).
Rabu, 14 November 2018 15:14 WIB
Penulis: Farikhin
PANGKALAN KERINCI - Untuk menghindari hal-hal yang bisa berbenturan dengan persoalan hukum dalam menjalankan tugas di lapangan, Satpol PP Pelalawan menjalin kerjasama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Pangkalan Kerinci.

Bentuk kerjasama tertuang dalam penandatanganan MoU yang disaksikan langsung oleh Wakil Bupati Pelalawan, H Zardewan, Rabu (14/11/2018).

Penandatangan MoU dilakukan Kasatpol PP dan Damkar Pelalawan, H Abu Bakar dan Kajari Pangkalan Kerinci, Tety Syam.

Wakil Bupati Pelalawan dalam amanatnya mengingatkan, bahwa ketrampilan, kemampuan dan keterlibatan aparatur pemerintah khususnya dalam penyelenggaraan tugas pemerintah senantiasa harus ditingkatkan.

"Diantaranya, untuk menghindari adanya kebijakan pejabat pejabat tata usaha negara maupun penyelenggara pemerintah lainnya digugat atau dipermasalahkan ke pengadilan perdata maupun tata usaha," tandas Zardewan.

Usai acara penandatanganan MoU, Kasatpol PP dan Damkar melalui Kabis Penegakkan Perundang Undangan Daerah, Amperadi bersama Kasi Hubungan Antar Lembaga, Ahmad Suhil menjelaskan, MoU dilakukan agar dapat dijadikan payung hukum.

"Agar dapat menjadi payung hukum meminta petunjuk, arahan kepada Kejaksaan atas persoalan hukum perdata dan tata usaha negara," jelasnya kepada GoRiau. ***

Kategori:Voli, Riau, Badminton
wwwwww