Ini 5 Investasi Terbesar dari Januari sampai September 2018 di Riau, Inhil Paling Besar

Ini 5 Investasi Terbesar dari Januari sampai September 2018 di Riau, Inhil Paling Besar
Senin, 03 Desember 2018 17:39 WIB
Penulis: Friedrich Edward Lumy
PEKANBARU - Realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) periode Januari– September 2018 pada triwulan III di Provinsi Riau terealisasi sebesar Rp16,52 triliun atau 69,9 persen, dari target investasi 2018 yang ditetapkan oleh BKPM RI sebesar Rp23,64 triliun.

Hal itu dikatakan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Riau, Evarefita kepada GoRiau.com di ruang kerjanya. Berdasarkan sektor usaha, ada lima realisasi investasi PMDN dan PMA di Riau.

"Realisasi sektor usaha terbesar di Riau, yaitu tanaman pangan, perkebunan dan peternakan Rp6,8 triliun (40,95 persen), industri makanan Rp3,9 triliun (23,75 persen), industri kimia dan farmasi Rp2,1 triliun (12,70 persen), listrik, gas dan air Rp1,5 triliun (9,31 persen), dan konstruksi Rp551,9 miliar (3,34 persen)," ungkap Evarefita, Senin (3/12/2018).

Periode Januari-September Tahun 2018 dari total realisasi investasi di Provinsi Riau sebesar Rp 16,52 triliun, masih dikatakannya, realisasi investasi PMDN dan PMA berdasarkan lokasi proyek, berada di Kabupaten Indragiri Hilir sebesar Rp4,96 triliun (30 persen), Bengkalis Rp1,75 triliun (11 persen), Pelalawan Rp1,74 triliun (11 persen), Rokan Hulu Rp1,72 triliun (10 persen), dan Kota Dumai Rp1,57 triliun (9 persen).

Terpisah, Kepala Badan Koordinas Penanaman Modal (BKPM) RI, Thomas Lembong menambahkan, turunnya realisasi investasi Triwulan III 2018, akan menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah.

"Pemerintah akan mengkaji dan mengevaluasi lagi kebijakan-kebijakan yang dianggap mengganggu stabilitas investasi. Pemerintah juga akan mengantisipasi faktor-faktor eksternal yang mungkin akan berdampak pada realisasi investasi di Indonesia," kata Thomas.

Kedepannya, dikatakan Thomas, seperti krisis ekonomi yang terjadi di negara berkembang seperti Turki dan Argentina, jangan terjadi di Indonesia.

"Antisipasi ini perlu dilakukan untuk mencegah para investor menarik kembali modal yang telah diinvestasikan melalui pasar modal ataupun pasar uang," jelas Kepala BKPM RI. ***

wwwwww