Waduh! Penyertaan Modal Pemkab Pelalawan ke BUMD Tuah Sekata Rp 6,1 Miliar Tak Dikelola

Waduh! Penyertaan Modal Pemkab Pelalawan ke BUMD Tuah Sekata Rp 6,1 Miliar Tak Dikelola
Rabu, 05 Desember 2018 14:12 WIB
Penulis: Farikhin
PANGKALAN KERINCI - Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan ke BUMD Tuah Sekata senilai Rp 6,1 miliar yang bersumber dari APBD Pelalawan tahun 2017 tidak dikelola.

Bupati Pelalawan, HM Harris menilai, meskipun kinerja BUMD Tuah Sekata selama ini bagus, namun takut dalam menggunakan uang untuk usaha.

"Tahun 2017 kita sertakan modal sebesar Rp 6,1 miliar, tapi tidak dikelola," ungkap Bupati Harris, kepada GoRiau, usai melantik Direktur Utama (Dirut) BUMD Tuah Sekata, H Safri, Senin kemarin.

Ia berharap, Dirut BUMD Tuah Sekata yang baru mampu menggali potensi usaha baru agar perusahaan pelat merah itu berkembang dan tidak hanya mengelola listrik saja.

"Kalau ada potensi usaha baru, buat studi kelayakannya. Kalau memang bagus, kenapa tidak," tukas Bupati Harris.

Diberitakan sebelumnya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pelalawan mendesak penyertaan modal sebesar Rp 6,1 miliar untuk BUMD Tuah Sekata segera dikembalikan. Pasalnya, dana tersebut tak digunakan.

Hal ini ditegaskan oleh Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Pelalawan, Tengku Khairil, Rabu (17/10/2018). Dana yang bersumber dari APBD 2017 senilai Rp 6,1 miliar ini telah dikucurkan.

"Penyertaan modal ke BUMD dananya sudah kucurkan. Persoalanya, dana ini mandeg," ungkapnya, kepada GoRiau.

Diungkapkannya lagi, persoalan muncul ketika Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLMG) Langgam Power berhenti beroperasi.

"Yang menjadi masalah, karena Langgam Power tutup. Sedianya modal itu digunakan untuk pemasangan jaringan dari Langgam Power ke Tekno Park, tentu tidak mungkin itu dilanjutkan," jelas Tengku Khairil.

Dalam rapat kerja yang digelar DPRD dengan instansi terkait, kata politisi Hanura ini, ada beberapa solusi agar modal tersebut dapat digunakan. Setidaknya ad beberapa alternatif yang muncul.

"Dalam rapat kemarin ada solusi yang ditawarkan, jaringan tetap dipasang tapi membeli daya dari PLN. Kedua, mengoperisikan kembali Langgam Power atau membuat pembangkit sendiri," bebernya.

Jelas Tengku Khairil, namun kemungkinan yang bisa terlaksana adalah dengan pembelian daya dari PLN. "Tapi keputusan bukan pada kita, karena perlu dikaji lagi dan itu kewenangan BUMD Tuah Sekata," ujarnya.

Meski begitu, Komisi II menyarankan salah satu alternatif yang cukup realistis dan masuk akal. "Saran kita, kalau memang modal itu tidak digunakan sebaiknya dikembalikan ke Kas Daerah. Atau dikembangkan untuk jenis usaha lain. Seperti Pangkalan Gas atau SPBU," tukas Tengku Khairil.

Sebagai informasi tambahan. Pasca kontrak pembelian daya oleh PLN Rayon Pangkalan Kerinci berakhir pada 31 Maret lalu, operasional PLTMG Langgam Power berhenti.

Langgam Power yang berlokasi di Jalan Koridor PT RAPP KM 22, resmi berhenti beroparasi sejak 1 April lalu. Langgam Power terpaksa tutup, lantaran arus yang dihasilkan tidak lagi bisa dijual. ***

wwwwww