3 Kali Ditunda, Pemilihan Rektor Universitas Riau Hadapi Jalan Berliku, Ini Kronologisnya..

3 Kali Ditunda, Pemilihan Rektor Universitas Riau Hadapi Jalan Berliku, Ini Kronologisnya..
Kamis, 06 Desember 2018 09:46 WIB
Penulis: Astri Jasiana Nindy
PEKANBARU - Pemilihan Rektor Universitas Riau (Unri) kali ini melalui jalan panjang, berliku dan sedikit membingungkan. Tiga bulan sebelum masa jabatan Rektor Prof Aras Mulyadi habis pada 9 September 2018 lalu, panitia sudah mengirimkan tiga nama bakal calon rektor pilihan senat, ke Menristekdikti untuk disahkan sebagai calon, kemudian dipilih.

Adapun nama ketiga bakal calon itu ialah, Prof Aras Mulyadi DEA Rektor saat itu dan dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (Faperika) Unri. Calon kedua, Dr Deni Efizon, dosen Faperika Unri, dan terakhir Dr Zulkarnain dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP).

Dalam pemungutan suara senat pada Kamis 7 Juni 2018 lalu, Aras mendulang 43 suara, Deni meraup delapan suara, dan Zulkarnain satu suara. Keseluruhan anggota senat yang berjumlah 52 orang memberikan suaranya. Ketiga nama itulah yang langsung dikirimkan ke Jakarta untuk disetujui menteri sebelum dipilih kembali oleh senat.

Pemilihan yang sedianya dilakukan 11 Juli 2018 ditunda dengan alasan bahkan calon masih diteliti rekam jejaknya. Kedua, pada tanggal 16 Agustus 2018, juga ditunda dengan alasan yang kurang pasti. Begitulah, hingga akhirnya jabatan Rektor Aras Mulyadi habis pada 9 September 2018 hingga akhirnya Menristekdikti menunjuk Dr Agus Indarjo MPhil dari Jakarta sebagai pelaksana tugas (Plt).

Tepat kemarin, Rabu (5/12/2018), sebanyak 50 dari 52 anggota senat Universitas Riau (Unri) yang hadir di ruang senat untuk memilih rektor masa bakti 2018-2023, Rabu 5 Desember 2018, juga dibuat kaget. Pasalnya, sekitar setengah jam rapat pemilihan yang dipimpin Ketua Senat Prof Adel Zamri dimulai, tiba-tiba datang surat Sekjen Kemenristekdikti yang minta pemilihan ditunda untuk waktu yang tidak ditentukan. Padahal rapat pemilihan hari itu juga atas perintah Sekjen Prof Ainun Naim PhD MBA.

Kabar pembatalan mendadak itu segera merebak di berbagai grup WA kalangan dosen Unri. Sebab, ini adalah pembatalan yang ketiga kalinya.

Para dosen saling bertanya, mengapa peristiwa ini bisa terjadi. Sejumlah anggota senat yang dihubungi media ini menceritakan bahwa, tak lama setelah rapat dimulai, Ketua Senat Unri Prof Adel Zamri yang menerima surat pembatalan melalui WA, kemudian membagikan (share) kabar itu ke anggota senat yang hadir. ''Kami bingung, dan saling pandang,'' ujar seorang anggota senat kepada GoRiau.com.

Padahal, pada Selasa, 4 Desember lalu, Ketua Senat Unri Prof Adel Zamri melayangkan undangan kepada 52 anggota senat untuk melakukan pemilihan pada Rabu esoknya.

Dasar undangan itu ialah surat perintah Sekjen Kemenristekdikti, yang juga menyatakan bahwa rekam jejak ketiga nama yang diusulkan layak dipilih, karena rekam jejaknya tidak ada yang bermasalah.

Sehari sebelum acara pemilihan, pimpinan Unri pun sudah diberitahu agar menjemput Plt Rektor Agus Indarjo dan Dirjen Ali Ghufron Mukti yang mewakili Mengeri ke bandara pada pagi hari pemilihan. Acara pemilihan dijadwalkan dimulai pukul 11.00 WIB.

Ketiga calon juga hadir di acara pemilihan bersama 50 anggota senat. Dua anggota tak hadir karena bertugas ke luar negeri. Tapi entah mengapa, sampai pada detik-detik rapat pemilihan dimulai, Agus dan Ali Ghufron tak juga datang ke Pekanbaru. Hingga akhirnya datang surat pembatalan pemilihan hingga waktu yang belum ditentukan. Surat itu hanya dikirim melalui whattsApp yang ditandatangani oleh Sekjen. Prof Adel Zamri membagikan surat dalam bentuk soft copy itu, sehingga para anggota senat kaget dan bingung.

Tapi, hasil pantauan di lapangan menunjukkan, para anggota senat mencoba bersikap tenang dan mengamini pembatalan itu. Ketiga calon rektor juga mencoba memaklumi. Menurut seorang petinggi Unri, pihaknya bersama panitia pemilihan segera berkoordinasi ke Jakarta untuk membuat jadwal ulang pemilihan.

''Harapan kita, penundaan jangan lewat dari seminggu. Kasihan mahasiswa, nggak ada yang menandatangani ijazah mereka. Padahal Januari ribuan mereka diwisuda,'' pungkas pejabat itu. ***

wwwwww