DPD RI: Pemerintah Harus Tangani Anjloknya Harga Kopra

JAKARTA - Anjloknya harga Kopra perlu penanganan serius dari pemerintah. Petani kopra menjerit dan susah menanggung kebutuhan hidup. Harga kopra anjlok dalam 10 bulan terakhir dari 10 ribu menjadi 3200 rupiah tidak mampu lagi menutupi biaya produksi. Hal itu diungkapkan Anggota DPD RI dapil Maluku Utara Matheus Stefi Pasimanjeku, di Gedung DPD RI Senayan Jakarta. Kamis, (6/12/2018).

"Hampir 90% petani di Maluku Utara menggantungkan hidup bekerja sebagai petani kopra. Mereka tak sanggup lagi membiayai kebutuhan hidup dengan harga kopra sekarang yang hanya 3200 rupiah. Hal itu yang menjadi persoalan serius dan menajadi sorotan bagi pemerintah," ujar Stefi.

Menurut pria kelahiran Ambon tersebut, seharusnya pemerintah melalui kementerian terkait harus segera menindaklanjuti permasalahan anjloknya harga kopra tersebut. Selain itu menurutnya masih belum adanya pihak swasta dalam skala besar yang berinvestasi dalam bidang ini di Maluku Utara juga mempengaruhi harga kopra tersebut.

"Saya sudah menyampaikan perihal ini anjloknya harga kopra di Maluku Utara pada sidang paripurna DPD RI yang lalu, dan saya harap melalui kewenangan kelembagaan DPD RI dapat mendesak pemerintah dan stakeholder terkait untuk mencari jalan keluar," lanjutnya.

Senator Maluku tersebut menyarankan pemerintah untuk memberikan subdisi harga kepada kopra sama seperti subsidi harga gabah yang pernah dilakukan oleh pemerintah di masa lalu. Selain itu pemerintah juga mencari solusi dalam mengolah produk olahan dari kopra agar mengangkat harga dari kopra tersebut.

"Jika ini masih berlanjut sampai tahun depan, maka pemerintah harus mengambil kebijakan untuk memberikan subsidi kepada kopra untuk membantu meningkatkan perekonomian para petani kopra. Selain itu, produk lanjutan dari kopra sebagai solusi untuk menaikan harga kopra seperti produk santan beku, ataupun tepung dan bahan olahan lainnya harus dipikirkan oleh pemernitah dengan mendorong stakeholder melalui kementerian perdagangan, pertaniaan untuk menarik investasi ke Maluku Utara," tutupnya. ***