Masyarakat Harapkan Kewenangan DPD RI Setara dengan DPR RI

JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Akhmad Muqowam dan Anggota DPD RI dari Provinsi Bengkulu Mohammad Saleh mengunjungi perkebunan jeruk dan langsung bertemu dengan para petani dan warga desa di Curup, Rejang Lebong, Bengkulu, Kamis (13/12).

Mereka mendengarkan keluh kesah dan harapan masyarakat pada kinerja DPD RI. Sebagian besar masyarakat menaruh harapan besar terhadap DPD RI untuk meningkatkan hajat hidup petani jeruk khususnya dan desa di Rejang Lebong pada umumnya.

Mendengar aspirasi masyarakat Akhmad Muqowam menjelaskan tentang fungsi legislatif yang ada di DPD RI, salah satunya adalah pengawasan UU Desa, yang telah dilakukan oleh DPD RI terutama Komite I. Akhmad Muqowam yang juga membidani lahirnya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa Dana Desa harus benar-benar dimanfaatkan bagi program yang membangun desa, baik itu infrastruktur maupun kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.

"Perjuangan saya sewaktu menjadi Ketua Pansus UU Desa agar dimanfaatkan, dan perjuangan kami untuk menaikkan anggaran dana desa juga harus dipergunakan sebaik mungkin serta dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujar senator dari Jawa Tengah ini.

Sementara itu Muhammad Saleh mengungkapkan bahwa selama menjadi anggota DPD RI, dia ingin menyentuh masyarakat langsung dalam program-program nyata. Namun, kendala yang dihadapi adalah kewenangan DPD RI yang masih terbatas.

"Kalau saja fungsi DPD RI sama seperti DPR RI terutama soal anggaran, saya yakin bisa lebih banyak lagi membantu rakyat, sayangnya DPD RI tidak punya fungsi persetujuan atau pengesahan," ungkap M. Saleh.

Mendengar penjelasan kedua anggota DPD RI tersebut, masyarakat menjadi paham fungsi lembaga legislatif. "Kami senang dengan kehadiran bapak-bapak disini, karena jadi tahu kerja DPR dan DPD, semoga hasil kerja DPD bisa kami rasakan seperti DPR yang telah menghasilkan UU Desa", ujar salah satu masyarakat. ***