Menurut Fahri, Pidato Prabowo soal Kepunahan Negara, Merupakan Narasi Global

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengatakan, narasi yang dibawa calon presiden (capres) nomor urut 02, Prabowo Subianto tentang kesenjangan dan kepunahan negara, merupakan narasi global, yang juga sudah disuarakan intelektual kelas dunia. Dan sebagai calon presiden, Prabowo memang harus mengurai solusinya secara lebih nyata.

"Pidato itu adalah gugatan sekaligus proposal agar apa yang dicemaskannya itu, justru dapat kita atasi. Kepemimpinan adalah jawaban dan bisakah Prabowo meyakinkan rakyat?" kata Fahri dalam pesan singkatnya yang diterima wartawan, Selasa (18/12/2018).

Fahri menyampaikan hal ini guna menanggapi pernyataan Prabowo di depan kader Partai Gerindra bahwa negara bisa punah, apabila keinginan rakyat untuk dipimpin presiden baru tak dapat direalisasikan.

Di masyarakat awam, lanjut Fahri, belum terlalu dipahami bahwa antara ketimpangan ekonomi dan negara punah ada hubungannya. Itulah sebabnya pidato Prabowo bukan membawa kajian yang serius malah dicibir. "Termasuk dari yang rada bisa mikir. Kecuali kalau semua sudah nggak mikir. Karena itu, tema ini seharusnya judul besar dalam debat Capres 2019 ini, dan Pilpres 2019 akan seru kalau ini jadi perdebatan," tambahnya.

Pimpinan DPR Koordinator bidang Kesejehteraan Rakyat (Korkesra) itu pun menuturkan bahwa seorang ekonomi Prancis, Thomas Piketty banyak sekali melakukan studi tentang ketimpangan ekonomi. Salah satu penyebab ketimpangan kata Thomas, hampir di semua negara tingkat pengembalian modal selalu tumbuh lebih cepat 5 sampai 7 kali lipat dari pertumbuhan ekonominya.

"Jadi, faktor modal jauh lebih diuntungkan dari pada faktor produksi lain seperti tenaga kerja atau upah buruh. Apa lagi di Indonesia, upah buruh per tahun dipatok dan harus mengikuti besaran angka pertumbuhan ekonomi, tidak boleh lebih. Sedangkan keuntungan pemodal bisa naik 5-7 kali lipat dalam tahun yang sama," bebernya.

Makanya, lanjut Fahri, Indonesia banyak memiliki konglomerat yang masuk orang-orang terkaya dunia dan mereka menjadi elit ekonomi yang membangun kekuatan dan kendali dengan dengan dukungan elit politik. Bahkan, Global Wealth Report merilis 1% orang terkaya di Indonesia menguasai 46,6% kekayaan penduduk, dan 10% orang terkayanya menguasasi 75,3% kekayaan total penduduk Indonesia.

"Ini fakta ketimpangan. Sehingga ketika Prabowo mengatakan ekonomi kita di kuasasi segelitir elit, itu sangat masuk akal dan gejala ini bukan hanya terjadi di Indonesia, ini sudah menjadi isu dan permasalahan global. Sudah banyak elit dan para intelektual bicara tentang ini," tegas Anggota DPR dari Dapil NTB itu.

Sekali lagi, Fahri menyatakan bahwa suara Prabowo di Indonesia sangat relevan dan sangat mewakili suatu kecemasan. Apalagi, yang  bersangkutan adalah anak Begawan Ekonomi Prof. Sumitro Djoyohadikusumo dan keluarga yang sangat 'melek' dengan ekonomi suatu negara.

"Beliau juga mengurai apa yang juga saya urai dalam buku saya tentang income percapita 4000 USD. Saya malah menemukan angka 3800 USD. Maka jika pendapatan inti didominasi oleh yang 1 persen, maka kalau mereka dikeluarkan sisanya adalah 1900 USD. Belum lagi faktor hutang," katanya.

Gejala pemusatan ekonomi ini, masih menurut Fahri ada di mana-mana. Gerakan occupy wall street (2011) di New York akarnya adalah ketimpangan, slogan "We are the 99%" yang disuarakan para demonstran merujuk pada ketidaksetaraan pendapatan dan kekayaan di AS antara orang-orang kaya (1%).

Gerakan ini menjadi masif, bahkan Stiglitz dalam bukunya The Price of Inequality menyebut peristiwa gerakan menumbangkan rezim di seluruh dunia, bahkan Arab Spring pun, disebabkan oleh akar ketimpangan ekonomi. Apakah ketimpangan akan menjadi gerakan politik di sini?

"Kita tidak mau Indonesia mengalami apa yang dialami oleh negara-negara Eropa Barat sekarang. Ketika kecemasan menjadi perasaan umum, sehingga sedikit saja pemerintah salah rakyatnya ngamuk. Kita tahu, gerakan 'Jaket Kuning' di Perancis hanya dipicu oleh kenaikan BBM sekali saja," ucapnya.

Karena itu, Fahri menilai bahwa pidato Prabowo adalah jalan keluar dan sekaligus katarsis bagi yang cemas bahwa kecemasan itu ada yang mewakili. Maka dari itu, elemen bangsa ini harus memikirkan ini, dan harus diatasi.

"Negara dalam ketimpangan adalah negara dalam ancaman kepunahan. Apalagi jika ketimpangan akibat penguasaan elit ekonomi dan politik atas kekayaan negara harus dihentikan jika kita tidak mau menjadi negara gagal. Reformasi dan pembenahan institusi ekonomi dan politik menjadi mutlak dilakukan agar kekuatan dan kekayaan tersebar merata," cetusnya.

Karena itu, Fahri mengusulkan agar semua institusi harus dibuat sedemokratis mungkin, tidak boleh ada institusi yang tak tersentuh. Tetapi, semua harus terbuka aksesnya bagi masyarakat dan perbankan harus inklusif dalam menyalurkan kreditnya bahkan partai politik pun harus terbuka siapa pemodalnya.

"Inilah saran dari Acemoglu dalam bukunya Why Nation fail. Meski Apa yang dikatakan Acemoglu tersebut sudah sering diungkap oleh Founding Father kita, Bung Hatta. Meski kita sendiri mengabaikannya. Koperasi misalnya tak menjadi 'Soko Guru' perekonomian kita," katanya.

Bung Hatta, tambah Fahri lagi, meletakkan dasar berekonomi negara ini dengan falsafah demokrasi ekonomi, yaitu ekonomi yang bersumber dari, oleh dan untuk rakyat. Penguasaan ekonomi oleh segelintir elit jelas bertentang dengan falsafah itu.

"Maka, pidato Prabowo sebagai keturunan para pendiri koperasi dan perbankan sejak zaman dahulu adalah legitimate. Tapi karena beliau akan bertarung menuju kursi kekuasaan tertinggi di Republik ini, biarkan beliau bertarung dengan narasi itu," imbuhnya.***