Kadisdik Meranti Sebut Pokir dan Rencana Program Pemkab Sering Tidak Sinkron

SELATPANJANG - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti, Drs Nuriman Khair, mengatakan bahwa Pokok pikiran (Pokir) aspirasi masyarakat yang ditampung anggota DPRD Kepulauan Meranti seringkali tidak sinkron dengan rencana kegiatan dan program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti.

Akibatnya kata Nuriman, aspirasi konstituen ini tidak menyentuh terhadap skala prioritas. Selain tidak masuk dalam kebutuhan yang mendesak, juga berimbas dicoretnya sejumlah program dinas.

Demikian diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti, Drs Nuriman Khair, saat berbincang-bincang dengan GoRiau.com, Kamis (3/1/2019) siang.

Kata Nuriman pula, akibat dari tidak sinkronnya antara Pokir dan program Pemkab berimbas kepada banyaknya usulan program yang telah disusun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dicoret Bappeda.

"Pokir dan program pemkab sering tidak sinkron. Akibatnya banyak program yang telah kita usulkan itu dicoret. Padahal kita sudah ada rencana kerja," kata Nuriman.

Ditambahkan mantan Sekretaris Dewan itu banyak rencana kerja seperti perbaikan sarana dan prasana sekolah tidak jadi dilakukan pada tahun ini.

"Kita butuh perbaikan sekolah, karena sudah banyak sarana dan prasana sekolah yang rusak, namun ada aspirasi dewan yang mengusulkan pengadaan Drumband, akhirnya banyak usulan kita yang ditangguhkan, karena mau tak mau salah satunya harus dicoret," ungkap Nuriman.

Sementara itu ketua Komisi C DPRD Kepulauan Meranti, Basiran mengatakan bahwa semua Pokir angggota DPRD itu sudah ditampung selama masa reses.

"Saya pikir semua itu sudah jelas, karena Pokir kawan-kawan di DPRD itu hasil reses yang kita tampung," ungkap Basiran singkat. ***