Kabar Baik bagi Wartawan, Proses UKW Diupayakan Langsung dari BNSP

JAKARTA - Anggota Dewan Pers, Henry Chairudin Bangun mengatakan, pihaknya tengah berupaya agar uji kompetensi wartawan (UKW) bisa diselaraskan dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang dimiliki oleh BNSP.

"Sehingga sertifikat kelulusan diakui negara," kata Henry seperti dikutip dari Tempo pada Sabtu (26/1/2019).

Pada berita berjudul "Wartawan Bakal Dapat Sertifikasi BNSP, Ini Kata Dewan Pers", meski sertifikat wartawan diterbitkan oleh BNSP, KKNI tetap akan disusun oleh komunitas pers sendiri yang dikoordinir oleh Dewan Pers.

Penguji pun, tetap berada di Dewan Pers dan harus mampu lolos uji menjadi asesor dengan mengikuti pelatihan yang materinya juga disusun bersama-sama.

Henry yang menjabat Ketua Komisi Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi ini mengatakan,"UKW tetap dilakukan oleh seluruh lembaga uji yang ada, tapi disesuaikan mata uji dan syarat pengujinya,".

Namun, kata Henry, proses ini masih sangat panjang lantaran masih sangat awal. Dia menjelaskan proses pembahasan sertifikasi wartawan akan dimulai pada 14 Februari 2019.

Seperti diketahui, selama ini UKW hanya melibatkan Dewan Pers dan lembaga-lembaga penguji yang ditetapkan oleh Dewan Pers. Semua sertifikat, ditandatangani oleh lembaga penyelenggara dan Ketua Dewan Pers. Sementara kartu pengenal UKW, ditandatangani oleh Ketua Dewan Pers.

Sementara BNSP sendiri, merupakan lembaga independen yang dibentuk pemerintah berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya pasal 18 ayat (5) dan Peraturan Pemerintah tentang BNSP (PP nomor 23 tahun 2004 dan PP nomor 10 tahun 2018).

BNSP bertanggungjawab jawab kepada presiden RI untuk menjamin mutu kompetensi dan pengakuan tenaga kerja pada seluruh sektor bidang profesi di Indonesia melalui proses sertifikasi.***