Loading...    
           
Pergerakan Politik Pemilu 2019-The Real Election

17, 5 Juta Data Invalid DPT Pemilu 2019 Disebut Bersumber dari Kemendagri

17, 5 Juta Data Invalid DPT Pemilu 2019 Disebut Bersumber dari Kemendagri
Senin, 11 Maret 2019 15:53 WIB
Penulis: Muhammad Dzulfiqar

JAKARTA - Juru Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi Ahmad Riza Patria, mengungkap hasil laporannya kepada KPU RI soal dugaan adanya 17,5 juta data invalid di DPT Pemilu 2019.

Menurut KPU, kata Riza, KPU mengolah data dari Dukcapil Kemendagri.

"Ini tadi sudah kami pertanyakan kepada KPU. Menurut KPU, data ini inilah yang diterima dari Dukcapil Kemendagri," kata Riza usai pertemuan dengan pimpinan KPU, di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (11/3/2019).

Data yang dimaksud oleh Riza adalah, adanya kejanggalan pada DPT Pemilu 2019 dimana jumlah jumlah pemilih yang lahir pada tanggal tertentu dianggap tidak wajar.

"17,5 juta itu diantaranya bertanggal lahir 1 bulan juli (sebanyak, red) 9,8 juta, 31 Desember (sebanyak, red) 3 juta sekian, yang lahir tanggal 1 bulan Januari (sebanyak, red) 2,3 juta sekian. Ini yg kami anggap tidak wajar. 17,55 juta sekian," kata Riza merinci.

Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Hashim Djojohadikusumo yang turut hadir dalam pertemuan bersama pimpinan KPU itu mengatakan, KPU telah menanggapi cukup positif pelaporan pihaknya.

KPU, kata Hashim, memberi kesempatan untuk melakukan "pengecekan lapangan bersama secara random," untuk mengecek beberapa hal.

Kode keras soal adanya jutaan data yang diduga invalid dalam DPT Pemilu 2019 ini, sebelumnya menyeruak di ranah publik usai Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, menyinggung soal adanya 15 juta data invalid dalam daftar pemilih.

"Modus kecurangannya itu adalah pencoblosan invalid di TPS. Itu modusnya. Jadi sekarang ini ada 15 juta data yang tidak bisa diverifikasi oleh KPU," kata Fahri di Senayan, Jakarta, Selasa (05/03/2019).

"15 juta invalid itu sekitar 8-9 persen (suara nasional, red). 8-9 persen adalah kartus suara ilegal yang bisa dicoblos dimanapun," terang Fahri.

Kode dari Fahri, disusul dengan adanya ratusan warga negara asing (WNA) yang di coret KPU dari DPT Pemilu 3019. Data sementara, KPU menyatakan tengah mencoret 101 WNA pada 06 Maret 2019 dan 73 WNA pada 08 Maret 2019.

101 WNA yang pertama dicoret itu, berasal dari 29 Negara dan tersebar sebagai bagian dari pemilih di 54 Kab/Kota di Indonesia.

"Dengan informasi (101 yang dicoret, red) tersebut, (maka, red) sejumlah postingan di Medsos bahwa banyak TKA masuk DPT tidak benar. Rasio dari DPT 0,0008%," tegas Viryan, Rabu (06/03/2019) lalu.


Persoalan validitas DPT Pemilu 2019 ini pun, disoroti oleh Analis Politik dari EII, Iskandarsyah. Iskandarsyah mendorong KPU segera berbenah agar tidak muncul tudingan KPU berpihak pada salah satu paslon.

"Karena olahan data DPT itu kan dari Dukcapil Kemendagri, Pak Tjahjo pendukung Pak Jokowi, jangan sampai terjadi pihak 02 berpikir KPU berpihak pada 01," kata Iskandarsyah pada Jumat (08/03/2019).

Sementara itu, Praktisi IT Muslim, Fajar Nugraha menilai, kesalahan pengolahan data KPU yang masih di bawah 1% dari total data yang ada yang mencapai 192 juta data, masih dalam batas kewajaran.

"Untuk mengolah data sebesar itu dengan tingkat dinamis yang sangat tinggi, untuk mencapai verifikasi dan keabsahan 100% pastilah sangat sulit dilakukan," kata Fajar, Jumat (08/03/2019) malam.***

Editor:Muslikhin Effendy
Kategori:GoNews Group, Peristiwa, Pemerintahan, Politik, DKI Jakarta

       
        Loading...    
           
wwwwww