Loading...    
           

Selain PDIP, Golkar juga Meradang: PSI Sebaiknya Keluar dari Koalisi Jokowi-Ma'ruf!

Selain PDIP, Golkar juga Meradang: PSI Sebaiknya Keluar dari Koalisi Jokowi-Maruf!
Kamis, 14 Maret 2019 13:18 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Partai PSI melalui Ketum Grace Natalie menyindir dan menyerang sejumlah partai nasionalis seperti PDIP dan Partai Golkar.

Isu yang digunakan adalah Perda Syariah dan posisi Golkar dalam menyikapi kasus-kasus konkrit hingga pada satu titik PSI berkesimpulan Golkar secara tidak langsung mendiskriminasi kaum minoritas di Indonesia.
 
Menanggapi hal itu, Wabendum PP AMPG, Ahmad Irawan mengatakan, manuver Partai PSI tersebut mengganggu koalisi partai pendukung calon Presiden Jokowi-Ma’ruf Amin.
"Manuver politik dan pernyataan yang dikeluarkan oleh PSI jelas akan mengganggu soliditas koalisi dan merugikan partai Golkar serta kader partai Golkar yang sedang maju sebagai calon anggota legislatif," ujarnya, Kamis (14/3/2019).
 
Jika PSI terus menerus mengambil langkah yang merugikan sesama partai koalisi kata dia,  PSI harusnya dikeluarkan  dari koalisi. "Lebih baik PSI fokus meloloskan partainya ke parlemen karena keberadaan mereka juga tidak signifikan di lapangan membantu pemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin," tegasnya.
 
Saat ini dia menilai, PSI ibarat telah menggunting ikatan sejarah dan menyimpan kebencian yang akut terhadap keharmonisan masyarakat Indonesia. "Keharmonisan yang terbangun berdasarkan prinsip mayoritas melindungi minoritas dan tidak meragukan demokrasi sebagai sistem terbaik yang merangkul semua pihak. Jadi pernyataan dan serangan PSI hanya akan mengipasi bara dan menyebarkan kebencian terhadap UUD 1945 dan Pancasila," katanya.
 
Masyarakat kata dia, harus disadarkan dari langkah-langkah PSI yang hanya sekedar menjadi alat penarik dukungan politik yang dapat mengancam kepentingan bangsa dalam jangka panjang.
 
"Sistem hukum di Indonesia tidak mengenal istilah Perda Syariah. Perda Syariah hanya imajinasi PSI yang terbentuk karena kebencian pada rekatan agama dan pancasila. Karena secara formal sistem hukum kita hanya mengenal Perda. Jika yang dimaksud adalah Perda Provinsi/Kabupaten/Kota yang muatannya mengatur tentang urusan agama, maka secara tidak langsung PSI menyerang Jokowi karena urusan agama merupakan urusan absolut yang merupakan kewenangan pemerintah pusat," tandas Calon Anggota DPR RI Dapil Jatim V itu.
 
PSI kata dia, dengan tak sengaja telah merusak bangunan dukungan terhadap Jokowi yang telah diikhtiarkan partai-partai koalisi. Karena Perda merupakan produk hukum demokratis yang mengatur otonomi daerah, tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus di setiap daerah dan penjabaran lebih lanjut peraturan yang lebih tinggi.
 
"Dengan demikian, jika Perda tersebut nyatanya bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau bahkan bertentangan dengan nilai Pancasila, maka dapat dilakukan pengujian oleh Mahkamah Agung. Jadi PSI tak cukup hanya menyebutkan statistik jumlah Perda yang dikategorikannya sebagai Perda Syariah, tapi silahkan dibuktikan dan mengambil langkah hukum," urainya.
 
"PSI menyampaikan pernyataan demikian karena tidak memahami masalah dan kekanak-kanakan. Mereka abai terhadap pembangunan demokrasi Indonesia dalam jangka panjang dimana Golkar menjadi tiang dari pembangunan demokrasi tersebut," pungkasnya.***


       
        Loading...    
           
wwwwww