Kuasa Hukum Relawan Kawal TPS Ultimatum Pembuat Website Palsu Rekat-Indonesia

JAKARTA - Kuasa Hukum  Relawan Kawal TPS atau Rekat Indonesia Hari Andrian menyatakan, situs domain rekat-indonesia.com yang merupakan website abal-abal. Untuk itu, pihaknya mengultimatum pembuat aplikasi dan web Rekat-Indonesia yang dianggap palsu dan menduplikat rekatindonesia.com dan rekatindonesia.org.

"Setelah kita telusuri dan mengumpulkan bukti-bukti, kita akan segera mengambil langkah hukum. Karena ini sudah melanggar UU ITE dan hak cipta," ujar Hari yang didampingi aktifis Neno Warisman di  Jakarta Timur, Selasa (19/3/19).

Tidak menutup kemungkinan, pihaknya juga akan melaporkan ke Mabes Polri, Keminfo dan Badan Siber Nasional, agar website tersebut diblokir. Dari hasli penelusuran sementara kata Hari, IP addreess-nya dibuat di negara bagian Atlanta, Amerika Serikat.

Hari mengakui, website bodong itu memang sangat mirip dengan dua aplikasi resmi Rekat Indonesia yaitu rekatindonesia.com dan rekatindonesia.org, tanpa garis hubung. "Jadi, berangkat dari keluar nya situs yang mirip situs kita, yaitu situs Rekat Indonesia. Dan pada saat itu tim kita pertanyakan juga ini ada situs seperti A seperti B dengan berita seperti ini. Itu mulai teridentifikasi tim kita itu tanggal 17 Maret. Dan itu diproduksi menurut hasil penelusuran dari tim kita itu sejak 12 Maret," katanya.

Heri menduga, IP address yang dibuat di Amerika itu, bisa dihubungkan ke Indonesia. Namun, kata dia, belum diketahui pihak yang membuat website tersebut. "Diduga ini menggunakan server jaringan yang menghubungkan Atlanta Amerika. Mungkin diduga juga bisa dihubungkan ke Indonesia ya. Ini tengah kita telusuri," imbuhnya.

Yang pasti, tegas Hari, Relawan Kawal TPS atau Rekat Indonesia dirugikan atas website bodong tersebut. Karena, telah mendiskreditkan salah satu Paslon capres-cawapres. "Dari sisi kami, ini ada kerugian dari kami. Karena, tujuan dari pada rekat Indonesia ini kita buat  dengan kumpulkan dari tenaga-tenaga relawan yang memiliki keahlian di bidang IT, di bidang teknologi informasi, di bidang telekomunikasi.

Para relawan dalam Rekat Indonesia, lanjut Hari, adalah  relawan-relawan yang bergabung, dengan asas kerja sama, dan keikhlasan membuat produk seperti ini.

"Tujuannya untuk apa? Untuk mengawal agar pemilu kita ini jujur dan adil. Ini sebagai bentuk antisipasi dari pada masyarakat terhadap bangsa," tandasnya.

Semantara itu, Relawan Rekat Indonesia, Neno Warisman mengatakan website palsu tersebut dikhawatirkan merugikan paslon 02. Rekat Indonesia merupakan singkatan dari Relawan Kawal TPS Indonesia yang bertujuan untuk mengawal TPS saat pencoblosan 17 April 2019 nanti.

"Yang saya khawatirkan agar tidak disalahgunakan karena semuanya sama. Bedanya mungkin ada dash atau tidak ada dashnya. Saya hanya membayangkan kalau ini digunakan untuk penggalangan sesuatu karena sistemnya di sana tertutup bukan seperti Rekat Indonesia yang asli," kata Neno.

Ia mengatakan Rekat Indonesia yang asli membuka diri siapapun yang ingin menjadi relawan untuk menjadi saksi menjaga TPS. Namun apabila ada website palsu ia mengkhawatirkan dapat disalahgunakan.

"Ini sistem terbuka. Ketika muncul dengan nama yang sama, ketika ada entitas yang sama dan tertutup, saya kan khawatir kalau dugaan saja ngga papa, kalau sampai ada misalnya kalau memiliki data sejumlah data yang besar. Kemudian data tersebut dimsukan secara tertutup, sementara orang mengetahui itu Rekat Indonesia. Maka perlu klarifikasi yang mana Rekat Indonesia yang asli dan palsu," ujarnya.

Selain Neno, Direktur IT Rekat Indonesia, Tanti Widanarni juga menyayangkan adanya website palsu Rekat Indonesia. Menurutnya hal itu terjadi hanya selang 1 hari setelah dilaunching pada 15 Maret lalu.

"Berdasakan penelusuran kami tanggal 16 Maret ada yang membuat situs ada yang mirip dengan logo dan alamat kami dan nama yang mirip dengan kami. Tetapi kemudian ada satu situs yang tidak seiring dengan kami yaitu rekat-indonesia.com. Sedangkan kontennya sendiri mendiskreditkan salah satu paslon. Kita tidak mengusung kanan dan kiri tidak, hanya mengawal pemilu ini dilakukan secara jurdil," imbuhnya.***