Total Ada 12 Petugas KPPS di Jabar Meninggal, KPU Ungkap Tak Ada Anggaran Santunan

JAKARTA - 12 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara ( KPPS) di Jawa Barat meninggal dunia. Ketua Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Provinsi Jawa Barat Rifqi Alimubarok mengatakan, terlalu lamanya waktu penghitungan jadi sebab utama kejadian itu.

Rifqi menjelaskan, para petugas KPPS kelelahan lantaran rata-rata penghitungan suara baru selesai pukul 05.00 pagi. Apalagi para petugas sebelumnya mesti begadang untuk menyiapkan TPS dan logistik.

"Berdasarkan hasil pantauan di lapangan rata-rata itu selesai jam 5 pagi, bahkan ada yang berlanjut sampai jam 12 siang. Karena belum selesai menyalin hasil formulir yang cukup banyak. Dan itu kan tanpa jeda, apalagi kemudian mereka kebanyakan mempersiapkan TPS di H-1 jadi, otomatis kan kelelahan," ungkap Rifqi saat ditemui di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Sabtu (20/4/2019).

Selain itu, kata Rifqi, banyak juga petugas yang terbaring sakit setelah pemungutan suara. Hingga saat ini, ia masih melakukan pendataan terkait hal itu.

"Kan ada lima jenis pemilihan, berarti lima jenis formulir C1. Itu banyak itemnya hampir 20-30 lembar. Kali saksi 16 partai, kali DPD, tambah pengawas TPS untuk Bawaslu. jadi Kalau komplit semua misalkan ada 50 set manual," tambah Rifqi.

Ia menjelaskan, proses rekruitmen petugas telah dilakukan sesuai prosedur. Hanya, banyak warga yang enggan menjadi petugas KPPS lantaran honor yang tak sebanding.

"Problem kita banyak yang siap jadi KPPS secara persyaratan, memenuhi. Tapi tidak banyak yang mau. Maka kemudian yang sekarang di TPS itu adalah yang siap dan mau. Itu sangat luar biasa kesukarelaannya dengan honor tidak seberapa tapi mereka kerja full," tuturnya.

Tidak Ada Santunan Khusus

Disinggung soal santunan, Rifqi mengaku KPU Jabar tak memiliki anggaran untuk itu. Sebab itu, ia pun meminta bantuan dari Pemprov Jabar agar memberikan uang bantuan bagi para keluarga yang ditinggalkan.

"Itu agak susah, itu kan tidak mengenal santunan. Bahkan tadi kita sudah koordinasi dengan pemerintah provinsi, akhirnya kita upayakan ada santunan. Jadi selesai semua proses pemilu, kita akan mendata semua yang kena musibah meninggal, baik di tingakt TPS, kelurahan atau kecamatan," jelasnya.

Berkaca dari kejadian itu, Rifqi berharap pemerintah pusat menaikan honor para petugas KPPS. Ia beralasan, tugas sebagai petugas KPPS sangat menguras energi dan punya beban tanggung jawab yang besar.

"Pertama, kita berharap honor penyelenggara itu harus diperhatkan. Ini kan tidak berbadning dengan pekerjaannya. Dan kita bersyukur masih ada yang mau jadi petugas KPPS, punya beban kerja cukup luar biasa, dengan honor yang terbatas. Coba bayangkan, banyak orang gak mau jadi petugas KPPS gak akan jadi pemilu," kata Rifqi.***