Prabowo Nilai Rekomendasi Tempuh Jalur Konstitusional dari Ijtima Ulama III, Tegas dan Masuk Akal

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) nomor urut 02, Prabowo Subianto mengapresiasi rekomendasi politik hasil Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional III.

Menurut Prabowo, dorongan agar Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga menempuh jalur yang konstitusional dalam menghadapi sengketa Pemilu 2019, "sangat tegas dan masuk akal,".

Hal demikian disampaikan Prabowo melalui siaran persnya, Rabu (01/05/2019). Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional III yang digelar di Hotel Lorin, Sentul, Bogor, Jawa Barat juga berlangsung di hari yang sama.

Capres usungan Gerindra, PKS, PAN dan Demokrat itu, juga hadir di lokasi Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional III, didampingi oleh Dewan Penasehat Partai Amanat Nasional, Amien Rais, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Sohibul Iman, dan Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandiaga Uno yang juga Sekjen Partai Berkarya, Priyo Budi Santoso.

Sebelumnya, Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional 3 telah memutuskan lima rekomendasi sebagai berikut:

Pertama, Ijtima Ulama menyimpulkan bahwa telah terjadi kecurangan dan kejahatan bersifat terstruktur, sistematis dan masif dalam proses penyelenggaraan pemilu 2019.

Kedua, mendorong dan meminta kepada Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi untuk mengajukan keberatan melalui mekanisme legal, prosedural tentang terjadinya berbagai kecurangan dan kejahatan, terstruktur sistematis dan masif dalam proses pemilihan presiden 2019.

Ketiga, mendesak Bawaslu dan KPU untuk memutuskan membatalkan, atau mendiskualifikasi paslon capres-cawapres 01.

Keempat, mengajak umat dan seluruh anak bangsa untuk mengawal dan mendampingi perjuangan penegakan hukum secara syar'i dan legal konstitusional dalam melawan kecurangan kejahatan serta ketidakadilan termasuk perjuangan pembatalan/diskualifikasi paslon capres-cawapres 01 yang ikut melakukan kecurangan dan kejahatan dalam Pilpres 2019.

Kelima, bahwa memutuskan melawan kecurangan kejahatan serta ketidakadilan adalah bentuk amal ma'ruf nahi munkar, konstitusional dan sah secara hukum dengan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan rakyat.***