Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Minta Polri Tidak Terlalu Parno, IPW: Segera Bebaskan Ruslan Buton
Peristiwa
24 jam yang lalu
Minta Polri Tidak Terlalu Parno, IPW: Segera Bebaskan Ruslan Buton
2
Gunakan Pasal 'Karet' UU ITE, MPR Desak Polri Tak Menahan Ruslan Buton
MPR RI
21 jam yang lalu
Gunakan Pasal Karet UU ITE, MPR Desak Polri Tak Menahan Ruslan Buton
3
Syarief Hasan: Utamakan Insentif untuk Tim Medis Covid-19
MPR RI
20 jam yang lalu
Syarief Hasan: Utamakan Insentif untuk Tim Medis Covid-19
4
Bamsoet: New Normal Harus Bisa Cegah Gelombang Kedua Pandemi Covid-19
Politik
20 jam yang lalu
Bamsoet: New Normal Harus Bisa Cegah Gelombang Kedua Pandemi Covid-19
5
New Normal Menuntut Kreativitas Menjalankan Pembinaan Atlet
Olahraga
20 jam yang lalu
New Normal Menuntut Kreativitas Menjalankan Pembinaan Atlet
6
Kemendes PDTT Diharap Libatkan Universitas Awasi BLT Desa
DPR RI
17 jam yang lalu
Kemendes PDTT Diharap Libatkan Universitas Awasi BLT Desa
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Dahnil: Tim Asistensi Hukum Bentukan Wiranto Ancaman bagi Demokrasi

Dahnil: Tim Asistensi Hukum Bentukan Wiranto Ancaman bagi Demokrasi
Rabu, 15 Mei 2019 21:57 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak mengkritik keberadaan tim asistensi hukum bentukan Menkopolhukam Wiranto. Pembentukan tim ini dinilai berpotensi menjadi ancaman serius bagi demokrasi.

Hal itu diungkapkan Dahnil dalam diskusi lawan kecurangan pilpres terstruktur, sistematis dan masif di Media Center Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, (15/5/2019).

"Bagi kami di BPN dan apalagi sekarang ada tim asistensi pemanatu ucapan para tokoh, bagi kami ini melengkapi sisi-sisi kecurangan pemilu. Selain kecurangan, ini adalah bentuk dari ancaman serius bagi demorkasi Indonesia," kata Dahnil.

Tim asistensi hukum bentukan Wiranto mulai efektif bekerja sejak Kamis, pekan lalu. Tim ini bertugas memberikan masukan dan menilai ucapan sejumlah tokoh serta aksi-aksi yang meresahkan paska pemilu.

Menurut Dahnil, tugas tim asistensi hukum secara nyata melanggar hak berserikat dan menyampaikan pendapat di muka umum yang telah diatur dalam Undang Undang Dasar 1945. Terlebih, lanjut Dahnil, saat ini banyak tokoh nasional tengah gencar mengungkap berbagai bukti kecurangan pilpres 2019.

"Lembaga yang di-SK-kan Kemenkopolhukam itu lembaga yang inkonstitusional. Itu lembaga yang melakukan makar pada konstitusi dasar kita karena melanggar hak dasar warga negara, hak berserikat, hak berpendapat," kata Dahnil.***


wwwwww