Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
JPU KPK Sebut Imam Nahrawi Kerap Terima Uang Tidak Sah Melalui Asisten Pribadi
Hukum
10 jam yang lalu
JPU KPK Sebut Imam Nahrawi Kerap Terima Uang Tidak Sah Melalui Asisten Pribadi
2
Petugas Kebersihan DKI Jakarta Nikahi Bule Cantik Austria, Begini Kisah Cintanya
Umum
9 jam yang lalu
Petugas Kebersihan DKI Jakarta Nikahi Bule Cantik Austria, Begini Kisah Cintanya
3
LIPI Gandeng PT Biosains Medika Indonesia Ciptakan RT LAMP
Kesehatan
23 jam yang lalu
LIPI Gandeng PT Biosains Medika Indonesia Ciptakan RT LAMP
4
RS Bantah Berikan Rp15 Juta Agar Pasien Meninggal Akibat Asam Lambung Jadi Pasien Covid-19
Kesehatan
7 jam yang lalu
RS Bantah Berikan Rp15 Juta Agar Pasien Meninggal Akibat Asam Lambung Jadi Pasien Covid-19
5
Tagihan Listrik Melonjak, Ini Penjelasan PLN
Peristiwa
20 jam yang lalu
Tagihan Listrik Melonjak, Ini Penjelasan PLN
6
Anggaran Covid-19 Membengkak dari Rp405,1 T jadi Rp677,2 Triliun, Ini Tanggapan Anggota Komisi XI DPR RI
Politik
5 jam yang lalu
Anggaran Covid-19 Membengkak dari Rp405,1 T jadi Rp677,2 Triliun, Ini Tanggapan Anggota Komisi XI DPR RI
Home  /  Berita  /  GoNews Group

BPN Ungkap Bagaimana Kecurangan Pemilu Terjadi Terstruktur, Sistematis, dan Masif

BPN Ungkap Bagaimana Kecurangan Pemilu Terjadi Terstruktur, Sistematis, dan Masif
Rabu, 15 Mei 2019 21:59 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Anggota Dewan Pakar Badan Pemenangan Nasional (BPN) Said Didu menilai gelaran Pilpres 2019 dinodai dengan kecurangan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Kecurangan terstruktur, Kata Said, terjadi karena dilakukan oleh lembaga yang miliki struktur dari pusat hingga daerah. Masif lantaran kegiatan-kegiatan yang dilakukan lembaga tersebut mampu mempengaruhi pilihan masyarakat saat pemilu.

"Fakta ini susah dibantah. Kalau dikatakan terstruktur, dilakukan oleh lembaga yang memiliki struktur, dan itu kita tahu semua, BUMN, ASN, polisi, itu organsisasi-organisasi yang terstruktur. Kemudian masif adalah dilaksanakan dengan masif dan menyebar karena dilakukan melalui instruksi dan jelas," kata Said Didu dalam diskusi lawan kecurangan pilpres terstruktur, sistematis dan masif di Media Center Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, (15/5/2019).

Said Didu menjelaskan, kecurangan secara terstruktur sudah dimulai dari kisruh Daftar Pemilih Tetap yang tidak terselesaikan. Said juga menyebut BUMN dikerahkan untuk mempengaruhi pilihan masyarakat dengan menggelontorkan dana CSR di daerah-daerah yang selama ini menjadi kantong pemilih Prabowo-Sandiaga.

"Untuk dapat suara, Program Keluarga Harapan di suatu daerah turun empat hari sebelum Pilpres. Bantuan Dana Desa dipercepat. Ini sesitematis sekali penggunaan APBN," kata mantan Sekretaris Kementerian BUMN ini.

Untuk itu, Said Didu meminta agar segala kecurangan ini segera dihentikan. Sebab kecurangan mengancam kedaulatan Indonesia.

"Kalau cara-cara ini diteruskan, saya simpulkan bahwa siapa pun bisa jadi presiden asal disetujui raja kecurangan yaitu cukong-cukong penguasa. Bila demikian, kedaulatan negeri ini sudah terancam," ucap Said Didu.***


wwwwww