Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Dengan Tema Mawar Hitam, Pameran Busana Migi Rihasalay Pukau Pengunjung Indonesia Fashion Week 2024
Umum
12 jam yang lalu
Dengan Tema Mawar Hitam, Pameran Busana Migi Rihasalay Pukau Pengunjung Indonesia Fashion Week 2024
2
Nova Arianto Panggil 36 Pemain untuk Seleksi Timnas U-16 Tahap Kedua
Olahraga
12 jam yang lalu
Nova Arianto Panggil 36 Pemain untuk Seleksi Timnas U-16 Tahap Kedua
3
Cinta Laura Tetap Produktif di Bulan Ramadan
Umum
13 jam yang lalu
Cinta Laura Tetap Produktif di Bulan Ramadan
4
Lawan Bali United, Thomas Doll Harapkan Pemain Persija Jakarta Bugar
Olahraga
11 jam yang lalu
Lawan Bali United, Thomas Doll Harapkan Pemain Persija Jakarta Bugar
5
Persis Solo Pantau Fisik Pemain Selama Ramadan
Olahraga
11 jam yang lalu
Persis Solo Pantau Fisik Pemain Selama Ramadan
6
Langsung Pantau Persiapan, Menpora Dito Ingin Berikan Kado Terbaik buat Presiden Jokowi dari Olimpiade 2024 Paris
Olahraga
14 jam yang lalu
Langsung Pantau Persiapan, Menpora Dito Ingin Berikan Kado Terbaik buat Presiden Jokowi dari Olimpiade 2024 Paris
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Aktifitas Medsos Dibatasi, BPN: Bukti Pemerintah Panik dan Takut Demokrasi

Aktifitas Medsos Dibatasi, BPN: Bukti Pemerintah Panik dan Takut Demokrasi
Rabu, 22 Mei 2019 15:40 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Sikap Pemerintah yang membatasi aktifitas medsos guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, dinilai berlebihan dan bentuk kepanikan.

Hal ini diungkapkan juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade melalui siaran persnya yang diterima redaksi GoNews.co, Rabu (22/5/2019) siang di Jakarta.

Menurutnya, tindakan pemerintah tersebut justeru bentuk pembredelan terhadap kebebasan berpendapat termasuk media sosial sebagai bagian dari demokrasi.

"Kemarin ada pernyataan pemerintah soal adanya tim pengawasan ucapan tokoh, sekarang akses media sosial dibatasi. Ini bentuk kepanikan, rezim ini takut dengan demokrasi," ujarnya.

Politisi Partai Gerindra ini menekankan, dengan kepanikan seperti itu, sama saja rezim ini sedang mempertontonkan kebobrokan pemerintah.

"Ya, mereka panik, makanya aktifitas masyarakat dibatasi. Ingat, masyarakat tidak bodoh, kita semua tahu soal kesenjangan sosial dan ekonomi ada di rezim ini," tegasnya.

Pemerintah mengingatkan agar masyarakat tidak menelan mentah-mentah informasi yang beredar. 

"Karena marak beredarnya foto dan video dan konten hoaks, maka pemerintah untuk waktu sementara membatasi akses penyebaran konten di media sosial di sejumlah daerah," kata Menko Polhukam Wiranto saat jumpa pers di kantornya, Rabu (22/5).

Wiranto berharap masyarakat tidak terpengaruh dengan penjelasan tidak rasional. "Kita sepakat negara tak boleh kalah dengan aksi jahat semacam ini. Negara lindungi segenap bangsa tumpah darah Indonesia," tuturnya.

Menurutnya, aparat masih terus menggali informasi dari sejumlah orang yang diamankan. "Kita sebenarnya dari hasil investigasi mengetahui dalang aksi tersebut. Aparat akan tindak tegas secara hukum," tandasnya.

Seperti diketahui, aksi di depan Bawaslu berlangsung aman, massa pun membubarkan diri pada Selasa (21/5) malam. Namun tiba-tiba datang sekelompok anak muda diduga bayaran melakukan provokasi. Bentrokan pun tak dapat dihindarkan.

Setelah dipecah, ketegangan kembali terjadi di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Massa melempari polisi dengan batu, botol dan petasan. Tak berhenti di situ massa lain juga membuat kekacauan di Jalan KS Tubun Slipi, Palmerah, Jakarta Barat.

Di sana massa menyerang asrama Polri. Sejumlah kendaraan dibakar. Polisi meyakini massa yang buat kericuhan berbeda dengan kelompok yang unjuk rasa di Bawaslu.***

wwwwwwhttps://green.radenintan.ac.id/max/https://bkpsdm.tanahlautkab.go.id/galaxy/https://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/