Wiranto: Pemerintah Sementara Batasi Penyebaran Konten via Medsos di Sejumlah Daerah

JAKARTA - Berbagai konten bohong baik foto dan video seliweran di media sosial usai kericuhan antara aparat dengan massa yang diduga bayaran. Pemerintah mengingatkan agar masyarakat tidak menelan mentah-mentah informasi yang beredar.

"Karena marak beredarnya foto dan video dan konten hoaks, maka pemerintah untuk waktu sementara membatasi akses penyebaran konten di media sosial di sejumlah daerah," kata Menko Polhukam Wiranto saat jumpa pers di kantornya, Rabu (22/5).

Wiranto berharap masyarakat tidak terpengaruh dengan penjelasan tidak rasional. "Kita sepakat negara tak boleh kalah dengan aksi jahat semacam ini. Negara lindungi segenap bangsa tumpah darah Indonesia," tuturnya.

Menurutnya, aparat masih terus menggali informasi dari sejumlah orang yang diamankan. "Kita sebenarnya dari hasil investigasi mengetahui dalang aksi tersebut. Aparat akan tindak tegas secara hukum," tandasnya.

Seperti diketahui, aksi di depan Bawaslu berlangsung aman, massa pun membubarkan diri pada Selasa (21/5) malam. Namun tiba-tiba datang sekelompok anak muda diduga bayaran melakukan provokasi. Bentrokan pun tak dapat dihindarkan.

Setelah dipecah, ketegangan kembali terjadi di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Massa melempari polisi dengan batu, botol dan petasan. Tak berhenti di situ massa lain juga membuat kekacauan di Jalan KS Tubun Slipi, Palmerah, Jakarta Barat.

Di sana massa menyerang asrama Polri. Sejumlah kendaraan dibakar. Polisi meyakini massa yang buat kericuhan berbeda dengan kelompok yang unjuk rasa di Bawaslu.***