Soal Jatah Menteri, Sekjen PPP: NU Sudah Dapat Kehormatan Jadi Wakil Presiden

JAKARTA - Sekjen PPP, Arsul Sani menanggapi permintaan Nahdlatul Ulama ( NU) yang meminta jatah menteri. Menurut Arsul, NU sudah diberikan tempat terhormat karena pimpinan tertinggi NU, Ma'ruf Amin merupakan wakil presiden.

"NU kan sudah mendapatkan kehormatan yang luar biasa bukan lagi masuk kabinet, pemimpin tertingginya sudah jadi wapres," ujar Arsul di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Senin (24/6).

Di sisi lain, Arsul menilai wajar elemen pendukung calon presiden petahana Joko Widodo ( Jokowi) meminta kadernya ditarik sebagai menteri. Termasuk pula Nahdlatul Ulama yang turut membantu menenangkan Jokowi.

Namun, Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf itu mengatakan, apakah Jokowi butuh kader NU masuk kabinet akan ada pertimbangan sendiri. Misalnya apakah Jokowi butuh peran NU dalam rangka melawan radikalisme yang berkembang.

"Pak Jokowi lah yang akan bicara dengan para petinggi NU," ucap Arsul.

Dia menilai, Jokowi bakal mempertimbangkan semua elemen masyarakat untuk masuk kabinet. Sebab, Jokowi diyakini akan memilih orang partai dan non partai untuk menjadi pembantunya di pemerintahan.

"Jadi kan secara garis besar portofolio kabinet itu akan diisi oleh partai dan non partai, bukan partai dan profesional," kata Arsul.

Diberitakan, Rais Aam PB NU Miftachul Akhyar mengatakan, pihaknya selalu menyiapkan kader terbaiknya jika diminta menjadi menteri. Hal ini menyikapi isu adanya perombakan kabinet serta kabinet baru di Pemerintahan 2019-2024 mendatang.

"Kalau sebetulnya, kalau siap sejak dulu siap. Cuma geraknya ini yang jadi kalau persiapan itu sebetulnya banyak kader-kader itu, tapi kapan maju jalannya kan gitu. Hanya siap saja, enggak maju-maju," ucap KH Miftachul di Jakarta, Minggu (23/6).

Dia tak menepis memang ada permintaan dari Presiden. "Ya memang ada. Tapi nantilah itu, kita lihat," jelas KH Miftachul.

Sementara itu, Wakil Rais Syuriah PWNU Jawa Timur, KH Agoes Ali Masyhuri (Gus Ali) menegaskan tidak ada dukungan politik yang gratis. Dia mengusulkan tambahan menteri dari kalangan NU.

"Tidak ada dukungan politik yang gratis!" tegas Gus Ali.***