Loading...    
           

Berbeda dengan PDIP, Demokrat Sebut Tidak Ada Aturan Baku Tetapkan 5 Pimpinan MPR

Berbeda dengan PDIP, Demokrat Sebut Tidak Ada Aturan Baku Tetapkan 5 Pimpinan MPR
Senin, 08 Juli 2019 18:08 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Fraksi Demokrat MPR RI, berbeda pandangan dengan sikap Fraksi PDI-P yang tetap teguh menginginkan hanya ada 5 pimpinan di MPR yang terdiri dari satu Ketua dan empat wakil ketua.

Alasanya, ketentuan pengisian unsur pimpinan di MPR bukan persoalan tatanan hukum. Tapi adalah persoalah politik. Hal ini diungkapkan  Anggota Fraksi Demokrat di MPR RI, Mulyadi, dalam Diskusi Empat Pilar MPR ‘Menjaga Politik Kebangsaan, Layakkah Semua Fraksi di Kursi Pimpinan MPR” di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (8/7/2019).

"Dan perlu diingat, dalam politik itu kan cair ya, tidak ada formulanya dan tidak ada ketentuan-ketentuan yang mengatur lima pimpinan MPR," ujarnya.

Menurutnya, dalam menentukan pimpinan MPR tidak bisa dipaksakan dengan kehendak fraksi per fraksi. "dalam politik itu kan sudah biasa dengan istilah loby-loby. Dan saya yakin ini pasti akan terjadi dalam lintas fraksi," tukasnya.

Ia juga setuju dengan pendapat Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis yang juga menjadi narasumber dalam diskusi tersebut. Karena menurutnya formasi Ketua DPR dari nasionalis dan  MPR dari Religius sudah tepat. "Dan ini juga terjadi saat pemilihan pimpinan MPR RI periode 2009-2014, ya memang tidak ada aturan yang baku bahwa pimpinan harus 5," tegasnya.

Menurutnya, Demokrat sudah menunjukkan sebagai partai pemenang pada 2009. "Meski Demokrat sebagai pemenang, tapi bukan serta merta Pak SBY ngotot mengambil kursi pimpinan MPR. Bahkan saat itu meski Megawati adalah rival, tetap saja Ketua MPR RI diberikan ke PDI-P dalam hal ini Pak Taufik Kiemas. Sikap Pak SBY itu adalah bagian dari mendistribusikan fungsi kekuasaan,” terangnya.

Pembagian kekuasaan ini kata dia, harusnya yang sudah memiliki kekuasaan penuh di DPR, memberikan kesempatan bagi yang belum untuk berkuasa di MPR. "Sebaiknya yang sudah mendapat kursi di DPR tentu memperioritaskan yang belum di MPR. Inikan kalau kita bicara distribusi," tegasnya.

Sebelumnya, Anggota Fraksi PDIP MPR RI, Prof Hendrawan Supratikno menolak jika kursi pimpinan MPR RI menjadi 10 orang. Karena selain mengangkangi UUD dan UU MD3, juga bakal membebani pemerintah dalam penganggaran.

"Janganlah diubah-ubah lagi, Undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2018 tentang perubahan dan Undang-undang MD3 kita kan sudah jelas," ujarnya.

"Kalau mau diubah UU ini tentu akan berimbas pada penganggaran pimpinan. Jadi mari kita jalankan undang-undang ini, sudah jelas lah. Pimpinan ya 5 orang lah, satu ketua dan empat wakil ketua," tandasnya.

Untuk pimpinan MPR RI kata Dia, biasanya akan dilakukan dengan sistem paket. Dan dalam setiap paket akan ada satu calon dari unsur DPD RI.

"Jadi intinya ini Anggaran Negara harus kita alokasikan se-efisien mungkin. Itu sebabnya kemarin semua angrgaran dipotong 50-60%. Jadi berat dan kita perlu lebih efisien, cukup 5 saja pimpinan MPR itu, soal siapa yang akan di jagokan sebagai ketua MPR, apakah itu PKB, apakah itu Golkar, disinilah seni berpolitik. Ini sama dengan PKB yang minta jatah 10 kursi menteri, jika diakomodir semua usulan tentu repot, nah PDI perjuangan dapat berapa? Kan repot kalau menteri diisi PKB dan PDIP saja, yang lain marah dong," tegasnya.

Dia juga mengakui, sebagai pemenang pemilu, pihaknya juga sudah melakukan loby-loby dengan 5 partai terbesar yang bisa menduduki pimpinan DPR RI. Menurutnya, pimpinan adalah hak PDIP  dan wakilnya haknya Fraksi Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB. Jadi silahkan  mengirim orang-orang terbaik," tandasnya.***


       
        Loading...    
           
wwwwww