Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Soal Berbagi Sembako, Inul Daratista Balas Kritikan Netizen
Umum
19 jam yang lalu
Soal Berbagi Sembako, Inul Daratista Balas Kritikan Netizen
2
Mila Kunis dan Ashton Kutcher Tolak Perankan Kembali Film "That '90s Show" Season 2
Umum
20 jam yang lalu
Mila Kunis dan Ashton Kutcher Tolak Perankan Kembali Film That 90s Show Season 2
3
Perjuangan Melawan Penyakit SPS, Celine Dion Berharap Mukjizat
Umum
19 jam yang lalu
Perjuangan Melawan Penyakit SPS, Celine Dion Berharap Mukjizat
4
Susanto Jinakkan Torre Lewat Jebakan Krisis Waktu
Olahraga
18 jam yang lalu
Susanto Jinakkan Torre Lewat Jebakan Krisis Waktu
5
KPU DKI Jakarta Buka Pendaftaran PPK Untuk Pilkada
Pemerintahan
19 jam yang lalu
KPU DKI Jakarta Buka Pendaftaran PPK Untuk Pilkada
6
Ditanya Lebih Bangga Indonesia atau Korsel Yang Lolos ke Olimpiade 2024 Paris, Ini Jawaban Shin Tae-yong
Olahraga
16 jam yang lalu
Ditanya Lebih Bangga Indonesia atau Korsel Yang Lolos ke Olimpiade 2024 Paris, Ini Jawaban Shin Tae-yong
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Pertanggungjawaban APBN 2018 Mulai Dibahas Banggar DPR

Pertanggungjawaban APBN 2018 Mulai Dibahas Banggar DPR
Ketua Banggar DPR RI, Kahar Muzakir. (Foto: Ist.)
Rabu, 17 Juli 2019 11:39 WIB
JAKARTA - Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun 2018 mulai dibahas di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati.

Bertempat di ruang rapat Banggar, Senayan, Jakarta, Selasa (16/7/2019), pembahasan ini bagian dari perumusan RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN tahun 2018 yang rutin digelar Banggar setiap tahun. Substansi RUU ini merupakan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2018 yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Ketua Banggar DPR RI, Kahar Muzakir yang memimpin rapat langsung mempersilakan Menkeu untuk menyampaikan pokok-pokok substansi dalam RUU tersebut. Hadir mendampingi Kahar, tiga Wakil Ketua Banggar, masing-masing Jazilul Fawaid, Said Abdullah, dan Ahmad Rizki Sadig. Para Anggota Banggar juga mengkritisi laporan pemerintah yang dibacakan Menkeu itu.

Seperti pernah disampaikan Menkeu pada Rapat Paripurna DPR RI sebelumnya, LKPP ini sudah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tiga kali berturut-turut dari BPK. Opini ini bagian dari RUU Pertanggungjawaban APBN 2018 yang sedang disusun pemerintah dan DPR. Opini tersebut sekaligus memberi informasi kepada publik bahwa APBN telah dikelola dengan efisien, transparan, dan akuntabel.

Menkeu menyampaikan, pengelolaan APBN yang baik diharapkan memberi hasil pembangunan berupa peningkatan kesejahteraan rakyat, menurunnya tingkat kemiskinan,dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Banggar DPR juga mendengarkan capaian ekonomi pada 2018. Misalnya, pertumbuhan ekonomi yang sudah mencapai 5,17 persen dari sebelumnya pada 2017 hanya 5,07 persen.

Produk Domestik Bruto (PDB) juga meningkat menjadi Rp 14.837,4 triliun dari sebelumnya Rp 13.587,2 triliun pada 2017. Selanjutnya, inflasi bisa ditekan hingga ke level 3,13 persen dari sebelumnya 3,61 persen. Yang kurang membanggakan hanya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat. Sepanjang 2018, nilai tukar mencapai Rp 14.247 per dollar. Padahal, sebelumnya pada 2017 nilai tukar mencapai Rp 13.384 per dollar.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Sumber:Jurnas
Kategori:DKI Jakarta, Politik, Pemerintahan, Ekonomi, GoNews Group
wwwwwwhttps://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/https://64.23.207.118/http://152.42.220.57/