Soal Pidato Jokowi, Fahri Hamzah: Kritikan Studi Banding ke Luar Negeri, Lebih ke Kabinet Sendiri

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai, kritikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal studi banding ke luar negeri lebih ditujukan kepada kabinetnya sendiri, bukan DPR. Sebab pihak eksekutif lah yang lebih sering menggelar studi banding ke luar negeri, dibandingkan anggota DPR.

"DPR kan memiliki fungsi politik diplomasi, berbeda dengan eksekutif. Kalau eksekutif itu kan studi banding, kalau DPR berdiplomasi. Jadi saya kira beda fungsi. Lobi-lobi internasional itu dilakukan dia itu oleh lembaga politik seperti DPR," kata Fahri kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Fahri menilai pidato Jokowi lebih ditujukan kepada anggota kabinetnya sendiri karena kurang merasa puas dengan capaian di periode pertamanya.

"Harusnya yang kaget ini kabinet. Karena kabinetnya yang dikritik oleh Pak Jokowi tadi," ucap Anggota DPR RI dari Dapil NTB itu.

Inisiator Gerakan Indonesia Baru (GARBI) itu mengatakan, dirinya setuju dengan pembelajaran soal teknis hanya perlu dipelajari sendiri melalui internet di telepon genggam.

"Saya setuju itu pelajaran teknis itu, ada banyak di handphone, enggak perlu ke luar negeri. Tadi saya lihat pidato itu banyak untuk eksekutif. Teguran kepada eksekutif," sebut Fahri Hamzah

Sebelumnya alam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahun MPR RI, Presiden Jokowi menyindir anggota dewan yang kerap melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Padahal, menurut Jokowi semua informasi saat ini bisa didapat hanya melalui smartphone saja.

Dia seolah menyentil anggota-anggota DPR yang sering melakukan agenda kunker ke luar negeri. "Mau ke Amerika di sini ada semuanya, mau ke Rusia di sini juga ada, mau ke Jerman di sini juga ada semuanya," jelas dia.

Jokowi mengatakan, apa pun informasi yang dibutuhkan bisa diperoleh melalui smartphone. Data-data di negara lain, seperti dari Jerman, bisa dengan mudah diperoleh dengan memanfaatkan fasilitas teknologi yang ada. Jokowi pun tak lupa mengingatkan para anggota DPR dan DPD untuk mengingat juga prinsip efisiensi dimaksud.***