Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Umumkan Amerika Keluar dari Keanggotaan, Donald Trump Sebut WHO 'Boneka' China
Internasional
19 jam yang lalu
Umumkan Amerika Keluar dari Keanggotaan, Donald Trump Sebut WHO Boneka China
2
Aksi Ricuh Demonstrasi Merebak di 30 Kota di Amerika
Internasional
19 jam yang lalu
Aksi Ricuh Demonstrasi Merebak di 30 Kota di Amerika
3
Minta Polri Tidak Terlalu Parno, IPW: Segera Bebaskan Ruslan Buton
Peristiwa
19 jam yang lalu
Minta Polri Tidak Terlalu Parno, IPW: Segera Bebaskan Ruslan Buton
4
Lawan Covid -19, Aziz Syamsudin Ajak Warga Budayakan Gotong Royong
Politik
20 jam yang lalu
Lawan Covid -19, Aziz Syamsudin Ajak Warga Budayakan Gotong Royong
5
Sekolah Kembali Dibuka, F-PKS: Jangan Terburu-buru
Politik
20 jam yang lalu
Sekolah Kembali Dibuka, F-PKS: Jangan Terburu-buru
6
HNW Desak Polisi Usut Aksi Teror ke Wartawan, Narasumber dan Panitia Diskusi UGM
Politik
20 jam yang lalu
HNW Desak Polisi Usut Aksi Teror ke Wartawan, Narasumber dan Panitia Diskusi UGM
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Ini Catatan Penting PKS Buat Pemerintah soal Pemindahan Ibu Kota

Ini Catatan Penting PKS Buat Pemerintah soal Pemindahan Ibu Kota
Ilustrasi. (Istimewa)
Senin, 26 Agustus 2019 15:00 WIB
JAKARTA - Sekretaris Jenderal PKS Mustafa Kamal menilai, rencana pemindahan ibu kota harus dikaji dengan serius. Dia pun memberikan catatan yang subtansial kepada pemerintah.

Mustafa meminta agar Pemerintah menempuh prosedur yang utuh termasuk gagasan pemindahan ibu kota dibahasa di DPR RI sehingga menghasilkan UU baru terkait pemindahan ibu kota.

"Kelihatannnya pemerintah berjalan sendiri. Secara kelmbagaan kurang sehat kalau DPR hanya jadi tukang stempel. Ini demi kebaikan bersama," kata Mustafa di Jakarta, Senin (26/8/2019).

Selain itu, dia menyebut harus ada kajian yang lengkap terkait ruangan, keuangan negara, pemberdayaan SDM dan desain Indonesia ke depan harus utuh dan terpadu dalam penataan daerah.

"Pemerintah harus saling terkoordinasi. Jangan buat masalah yang tidak perlu. Dengan DPR RI belum ad pembicaraan sama sekali. Kita harap segera supaya DPR bisa mencermati," jelasnya.***

Editor:Muslikhin Effendy
Sumber:Teropongsenayan.com
Kategori:GoNews Group, Peristiwa, Pemerintahan, Politik, DKI Jakarta

wwwwww