Diperlukan Konsensus Positif soal Kelapa Sawit untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan

JAKARTA - Asia, khususnya industri kelapa sawit Indonesia dan Malaysia tengah berada dalam perdebatan terkait akses ke pasar ekspor termasuk ke Uni Eropa. Hal ini melengkapi berbagai permasalah lain di industri kelapa sawit yang sedianya memiliki peran dalam menjawab tantangan pencapaian pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Di dunia internasional, kelapa sawit memang menjadi perhatian serius karena tingginya tingkat kebutuhan banyak negara pada kelapa sawit.

Sementara itu, Indonesia dan Malaysia adalah negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia sekaligus pengekspor kelapa sawit terbesar di muka bumi ini.

Industri kelapa sawit di Indonesia, bahkan tercatat sebagai penyerap jutaan tenaga kerja dan menjadi sumber penghasilan serta tempat bergantung secara langsung dan tidak langsung bagi rakyat Indonesia.

Terlepas dari persepsi dan tuduhan yang tersebar luas bahwa pengembangan kelapa sawit terus mendorong sebagian besar kerusakan hutan tropis, di satu sisi, sebenarnya industri kelapa sawit juga berperan dalam menghentikan deforestasi.

Beberapa laporan penelitian menunjukkan, kelapa sawit paling aktif di antara sektor pertanian yang utama dalam mempromosikan konservasi hutan dan produksi berkelanjutan.

Hasil kelapa sawit yang tinggi per hektar juga berarti bahwa lahan pertanian yang ada dapat digunakan lebih efisien; dan perkebunan kelapa sawit yang menyimpan dan menyerap karbon, membantu mengurangi perubahan iklim.

Inilah yang membuat kelapa sawit dan perkebunan kelapa sawit menjadi salah satu kunci pencapaian 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau yang disebut SDGs (Sustainable Development Goals).

Menilik pentingnya penguatan industri kelapa sawit sebagai pemikul peran pembangungan berkelanjutan itu, RIGHTS Asia menggelar sebuah diskusi di Hotel Harper (Aston) di bilangan Cawang, Jakarta Timur pada Minggu (01/09/2019).

Wakil Direktur Eksekutif RIGHTS Asia, Arisakti Prihatwono mengatakan, "Kita tentu saja memerlukan suatu mekanisme dan konsensus baru," untuk mencapai hal tersebut dan menghentikan perdebatan yang ada.

Ari mengungkapkan, ada beberapa hal dalam pengelolaan kelapa sawit yang perlu menjadi perhatian, diantaranya:

1) Pemberdayaan small farmers (petani, perempuan petani) yang masih tertinggal seperti buta huruf dan belum sejahtera.

2) Perlunya kerjasama yang sinergis antara pemerintah dan pengusaha serta masyarakat dalam perlindungan lingkungan hutan, tanah dan air dan keberlanjutan pola produksi yang terstandar secara nasional dan internasional seperti zero burning policy dan pengurangan green gass emission.

Melalui Sustainable Development Goal 12 tentang keberlanjutan produksi, kata Ari, "masyarakat internasional termasuk Indonesia dan Malaysia telah berkomitmen untuk memastikan bahwa dalam sistem produksi apapun tidak akan membahayakan planet bumi,".

Hal ini selaras dengan pernyataan WTO (World Trade Organization’s Trade) dan Komite Lingkungan menyebutkan bahwa "jawaban atas semua permasalahan adalah tidak memperlemah standar lingkungan tetapi menguatkan standar yang memadai dan semua pengusaha ekspor dapat memenuhinya atau 'the answer is not to weaken environmental standards, but to set appropriate standards and enable exporters to meet them'".

RIGHTS Asia, kata Ari, berharap ada sebuah konsensus yang dapat dibangun diantara stakeholder kelapa sawit dan industri kelapa sawit, serta perlunya penguatan pengawasan dan pengelolaan dalam industri kelapa sawit termasuk pengelolaan lahan dan kesejahteraan small holders.

Diperlukan juga, "penguatan training-training untuk petani kecil, peningkatan kesejahteraan small holders lewat akses ke pasar dan UMKM, serta pemberdayaan ekonomi perempuan petani," kata Ari.