Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Ledakan di Lebanon Sebuah Serangan di Tengah Sulitnya Ekonomi?
Internasional
11 jam yang lalu
Ledakan di Lebanon Sebuah Serangan di Tengah Sulitnya Ekonomi?
2
Indonesia Terbilang Masuk Resesi Ekonomi karena...
Ekonomi
11 jam yang lalu
Indonesia Terbilang Masuk Resesi Ekonomi karena...
3
Tak Pernah Keluar Rumah Tapi Dinyatakan Positif Corona, Ibu Hamil Menangis Histeris
Kesehatan
3 jam yang lalu
Tak Pernah Keluar Rumah Tapi Dinyatakan Positif Corona, Ibu Hamil Menangis Histeris
4
Penderita Corona, Penjaga Makam, Security dan Kaum Duafa Dapat Daging Qurban
MPR RI
2 jam yang lalu
Penderita Corona, Penjaga Makam, Security dan Kaum Duafa Dapat Daging Qurban
5
Jokowi dan Menteri Tak Pakai Masker Saat Rapat Penanganan Covid-19, Begini Penjelasan Kepala Setpres
Nasional
23 jam yang lalu
Jokowi dan Menteri Tak Pakai Masker Saat Rapat Penanganan Covid-19, Begini Penjelasan Kepala Setpres
6
ISYF Kampanyekan Gerakan Milenial Bermasker Cegah Covid-19
Umum
3 jam yang lalu
ISYF Kampanyekan Gerakan Milenial Bermasker Cegah Covid-19
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Beratkan Masyarakat, Fraksi PKS Desak Pemerintah Urungkan Kenaikan Iuran BPJS

Beratkan Masyarakat, Fraksi PKS Desak Pemerintah Urungkan Kenaikan Iuran BPJS
Ketua Fraksi PKS DPR, Jazuli Juwaini. (istimewa)
Senin, 02 September 2019 11:04 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Fraksi PKS DPR RI menangkap kegelisahan luas rakyat atas rencana Pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan hingga 100 persen.

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini meminta hal itu diurungkan pasalnya pasti sangat membebani rakyat di tengah kondisi ekonomi saat ini.

"Kami menangkap kegelisahan rakyat, mereka sangat keberatan iuran BPJS dinaikkan. Jadi tolong pemerintah tidak menaikkan iuran BPJS Kesehatan karena hal itu sama sekali bukan solusi yang berpihak kepada rakyat," tegas Jazuli, Senin (2/9/2019).

Anggota Komisi I DPR ini menilai kunci penyelesaian defisit BPJS Kesehatan bukan dengan menaikkan iuran yang dibebankan pada peserta tapi pada perbaikan manajemen BPJS, kepesertaan, termasuk skema pendanaan dari negara.

"Kalau cuma bisa menaikkan iuran dari rakyat lalu apa tugas manajemen dan pemerintah? Sudah pelayanan banyak dikeluhkan dimana-mana, sekarang rakyat diminta membayar biaya tambahan. Sudah jatuh tertimpa tangga namanya," kata Jazuli.

Anggota DPR Dapil Banten ini semestinya melihat beban ekonomi rakyat yang berat saat ini apalagi kelompok BPJS kelas 3 yang mandiri.

Apalagi kepala keluarga yang menanggung banyak anak beserta anggota keluarga lainnya. Kenaikan itu harus dilihat kelipatan orang yang harus ditanggung kepala keluarga, jangan hanya dilihat orang per orang.

"Untuk itu kami meminta pemerintah pusat maupun daerah bertanggung jawab mencari solusi pendaanaan lain dan tidak membebankan ke rakyat. Jaminan kesehatan ini isu dan kebutuhan dasar rakyat," ungkapnya.

Diantara upaya yang bisa dilakukan menurut Jazuli, pemerintah dan pemda bisa mengalokasikan APBN dan APBD bagian kesehatan secara optimal untuk membiayai kesehatan rakyat. Selain itu pemerintah harus malakukan efisiensi pada sektor lain.

"Stop dulu itu rencana bombastis bangun infrastruktur apalagi pindah ibukota negara. Ada banyak kebutuhan mendasar rakyat yang harus diselesaikan termasuk masalah BPJS Kesehatan ini. Pemerintah harus tahu skala prioritas," pungkas Jazuli.***


wwwwww