Wabup Said Hasyim Intruksikan BKD untuk Memproses Pegawai yang tidak Ikut Upacara Senin

SELATPANJANG - Wakil Bupati Kepulauan Meranti H Said Hasyim mulai gerah melihat oknum PNS maupun Non PNS yang sering tidak hadir dalam upacara Senin pagi di lingkungan Pemkab Meranti. Untuk memberikan efek jera, Wabup mengintruksikan kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Meranti untuk segera memproses oknum bersangkutan.

"Bagi pegawai yang tidak hadir tanpa keterangan jelas, saya minta kepada BKD untuk diproses," ujar Wakil Bupati dalam pidatonya saat menjadi pembina upacara senin Pai. (2/9/2019).

Ketidakhadiran tanpa alasan yang jelas dikatakan, Wabup adalah PNS maupun non PNS yang tidak menandatangani absensi tanpa keterangan seperti sakit, dinas atau lainya. Dan bagi yang sedang melaksanakan perjalanan dinas harus disertai dengan izin dari pimpinan.

Perilaku tak elok yang acap kali dilakukan oleh pegawai dengan menandatangani absen rekan kerja juga turut dikomentari oleh pejabat yang sudah malang melintang di dunia birokrasi itu. Wabup mengingatkan kepada yang hadir jangan coba-coba menandatangani absensi pegawai yang tidak hadir.

"Kita sudah memberikan kesempatan kepada pegawai untuk menandatangani absen sebelum upacara dimulai, setelah itu tidak diperkenankan lagi menandatangani absen. Dan kepada pegawai yang hadir jangan menandatangani absen yang tidak hadir," tegasnya.

Selanjutnya dalam upacara senin pagi di lingkungan Pemkab Meranti, Wabup mengatakan saat ini sudah memasuki bulan September 2019 dan APBD-P sudah disahkan, untuk itu dengan telah disahkannya APBD-P Pemkab Meranti, Wabup mengintruksikan kepada seluruh OPD untuk melanjutkan program pembangunan yang telah direncanakan sesuai dengan kekuatan anggaran yang ada.

Dan yang terpenting agar semua kegiatan berjalan sesuai harapan. Dan untuk kesekian kalinya Wabup, menekankan kepada penanggungjawab kegiatan untuk melakukan pengawasan secara baik agar tidak berimplikasi pada masalah hukum. 

"Jangan lupa kepada penanggungjawab kegiatan agar benar-benar dapat mengawasi, jangan sampai tersangkut masalah hukum," ungkapnya. (rls)