Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Instiawati Ayus dan YIRA Kebut Perhutanan Sosial Riau
Lingkungan
15 jam yang lalu
Instiawati Ayus dan YIRA Kebut Perhutanan Sosial Riau
2
Soal Isu Terduga Pemalsuan SNI, Pengusaha Kimin Tanoto Merasa Disudutkan Media
Hukum
7 jam yang lalu
Soal Isu Terduga Pemalsuan SNI, Pengusaha Kimin Tanoto Merasa Disudutkan Media
3
Rencananya, Angkatan Ke-IV Kartu Prakerja Dimulai Akhir Juli 2020
Pemerintahan
13 jam yang lalu
Rencananya, Angkatan Ke-IV Kartu Prakerja Dimulai Akhir Juli 2020
4
Harga Emas Naik Seiring Dorongan Meredam Kejatuhan Ekonomi lantaran Pandemi
Ekonomi
12 jam yang lalu
Harga Emas Naik Seiring Dorongan Meredam Kejatuhan Ekonomi lantaran Pandemi
5
Spekulasi Dampak Terburuk Pandemi Berakhir sempat Lemahkan Dolar
Ekonomi
13 jam yang lalu
Spekulasi Dampak Terburuk Pandemi Berakhir sempat Lemahkan Dolar
6
Dunia Berubah, Presiden Minta Perwira Muda TNI-Polri Kuasai Teknologi
Pemerintahan
11 jam yang lalu
Dunia Berubah, Presiden Minta Perwira Muda TNI-Polri Kuasai Teknologi
Home  /  Berita  /  GoNews Group

JK: Dewan Pengawas Bukan Memperketat Gerak-gerik KPK

JK: Dewan Pengawas Bukan Memperketat Gerak-gerik KPK
Selasa, 10 September 2019 19:08 WIB
Penulis: Azhari Nasution

JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan nilai uang yang berhasil diselamatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas korupsi tidak sebanding dengan potensi kerugian negara jika pembangunan terhambat akibat ketakutan terhadap peraturan pemberantasan korupsi.

"Bisa saja tentu KPK menyelamatkan berapa triliun; tetapi akibat ketakutan mengambil kebijakan, maka kerugian negara lebih banyak lagi. Jadi ini untuk melihat kemanusiaan, sehingga jangan semua pejabat takut, ini masalah Pemerintah sekarang ini," kata Wapres JK kepada wartawan di Kantor Wapres Jakarta, Selasa (10/9/2019).

Ketakutan para pejabat negara, khususnya di daerah, dalam menjalankan proyek pembangunan, menurut Wapres JK seperti dilansir Antara, bisa saja disebabkan oleh ketidaktahuan pejabat tersebut bahwa kebijakannya melanggar ketentuan tindak pidana korupsi.

Di satu sisi, meningkatnya jumlah pejabat yang ditangkap KPK dalam dugaan kasus korupsi membuat reputasi lembaga antirasuah itu menjadi semakin baik pula. Di sisi lain, hal itu menimbulkan dampak ketakutan bagi pejabat lain yang ingin bekerja dalam mempercepat pembangunan.

"Salah satu efeknya, bahwa di samping keberhasilan, juga kalau dulu pejabat negara atau BUMN itu sangat hati-hati, sekarang bukan hati-hati lagi tetapi ada rasa takut luar biasa," jelasnya.

Oleh karena itu, Wapres JK menilai keberadaan dewan pengawas untuk KPK menjadi penting agar kinerja lembaga antirasuah tersebut semakin baik. JK menegaskan bahwa dewan pengawas itu bukan bertujuan untuk memperketat gerak-gerik KPK.

"Jadi pengawas itu untuk memastikan bahwa prosedur itu berjalan baik, karena kita ingin memperkuat. Jadi Pemerintah dan DPR tidak melihat fokus ke berapa orang yang ditangkap, tapi melihat secara keseluruhan negeri ini," tuturnya. ***


wwwwww