Benny Rhamdani: Masih Tebang Pilih Kasus, KPK Dilemahkan Internalnya Sendiri

Namun demikian, KPK juga tidak boleh semena-mena dan tebang pilih dalam menangani kasus korupsi. Demikian diungkapkan Ketua Bidang OrganisasiDPP Partai Hanura, Benny Rhamdani, menanggapi isu pelemahan KPK.

Menurut politisi asal Sulawesi Utara itu, bangsa Indonesia mempuanyai kewajiban menjaga KPK. Caranya kata Benny, dengan tetap memperkuat kewenangannya. "Tapi juga harus bersedia mendengar setiap kritik," ujar Benny, Selasa (10/9/2019) di Jakarta.

Benny yang juga menjabat sebagai Ketua Komite I DPD RI itu, menambahkan, merebaknya isu pelemahan KPK selalu muncul musiman dan dihembuskan oleh internal KPK baik itu Komisioner, Penyidik dan Staf sendiri.

Yang pada akhirnya kata Dia, mendapat gelombang dukungan publik. "Jangan juga ini menjadi Modus Operandi dan menjadi alat manipulatif untuk menutupi kelemahan KPK itu sendiri. Pemberantasan korupsi yang sering dinilai publik tebang pilih dan bersifat sampling, itu bisa dinilai sebagai bentuk pelemahan KPK yang dilakukan oleh Internal KPK itu sendiri," tegasnya.

Buktinya kata Benny, seperti penanganan kasus besar BLBI, Century, Hambalang, E-KTP dan proyek yang melibatkan Komisi V DPR RI serta beberapa Kasus dugaan kejahatan korupsi besar lainnya, KPK seolah-olah takut menyeret semua orang besar yang terlibat.

"Akhirnya, publik melihat pemberantasan Korupsi oleh KPK seperti tebang pilih atau bersifat sampling," tukasnya.

Kemudian lanjut dia, adanya gelombang teriakan "Lawan Pelemahan KPK" khususnya yang dilakukan oleh pihak internal KPK, ibarat maling teriak maling.

"Jadi, semboyan 'jujur itu hebat' yang selama ini menjadi slogan KPK,ternyata didistorsi oleh KPK sendiri. Dan pelemahan KPK sesungguhnya sudah lama terjadi dan dilakukan oleh KPK itu sendiri," paparnya.

Slogan 'Jujur Itu Hebat' menurut Benny, seolah-olah hanya seruan bagi pihak lain, tapi tidak berlaku bagi KPK itu sendiri.

"Sepertinya KPK Lupa, prilaku tidak jujur itu adalah sifat yang hanya menjadi miliknya para penipu dan para pecundang. Sekali lagi, Jika KPK tidak ingin dituduh banci, standar ganda dan manipulatif, jangan setengah hati dalam pemberantasan korupsi dan jangan takut menyeret semua perampok dan penjarah uang negara yang terlibat dalam kasus kasus besar seperti BLBI, Century, Hambalang, E-KTP dan lainnyaa," tegasnya.

Jika KPK tidak punya nyali menuntaskan dan menyeret seluruh yang terlibat dalam kasus BLBI, Century, Hambalang, E-KTP dan kejahatan Korupsi lainnya, kata Benny, maka KPK juga tak beda dengan koruptor itu sendiri.

"Intinya, saya 1.000 % akan tetap dukung KPK agar diperkuat kewenangannya.
Tapi saya akan tetap mengkritisi KPK, untuk menjaga KPK agar tidak lupa diri," pungkasnya.***