Kabut Asap Berkepanjangan dan Makan Korban, Alumni Unri Akan Gugat Presiden

PEKANBARU - Ikatan Keluarga Alumni Universitas Riau (IKA Unri) akan melakukan gugatan class action kepada Presiden RI hingga ke level pemerintah daerah karena bencana kabut asap yang berkepanjangan dan memakan korban.

Materi gugatan akan mengacu kepada UU Nomor 32 Tahun 2019 tentang PPLH dan Perma No 1 Tahun 2002 tentang acara gugatan perwakilan kelompok. Untuk memperkuat materi gugatan, Divisi Hukum IKA Unri akan membuka posko pengaduan Korban Asap Karhutla.

Kesepakatan pengajuan gugatan ini diambil dalam rapat tim Divisi Hukum dan Advokasi IKA Unri, Selasa (10/9). IKA Fakultas Hukum Unri sebagai bagian dari IKA Unri mengambil bagian untuk menyiapkan draft hukum gugatan.

Ketua Divisi Hukum IKA Unri, Fitrianedi, SH MKN yang didampingi Made Ali, SH, Sucipto Sihite, SH, Devi Indriani, SH, Citra Lestari, SH MH, Haris Marshal, SH, Hapiz, SH dan Pika, SH, mengatakan, draft gugatan class action sedang dimatangkan. Data-data awal sudah ada. Beberapa pengaduan masyarakat juga sudah dikumpulkan, terutama para korban kabut asap akibat Karhutla.

Untuk lebih melengkapi dan meluaskan lagi materi gugatan, akan dibuat posko pengaduan Korban Asap Karhutla. Korban Asap Karhutla dapat menyampaikan pengaduannya ke nomor 082285356253 atau mendatangi Kantor IKA FH di Kampus Unri di Gobah.

''Mulai dari Presiden, Menteri KLH, Menteri BPN, Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan Nasional, Gubernur Riau sampai bupati/wali kota se-Riau sebagai tergugat dalam class action ini. Gugatan class action inu sesuai perundang-undangan bisa dilakukan oleh organisasi atau kelompok masyarakat. Kita ambil bagian untuk itu,'' tutur notaris yang bertugas di Pekanbaru ini.

Pemerintah digugat, kata Nedi, akibat kelalaiannya mencegah kebakaran hutan dan lahan di Riau sehingga menyebabkan bencana kabut asap. Kabut asap sudah terjadi hampir dua bulan dan hingga hari ini kabut asap makin berbahaya. Sudah banyak korban berjatuhan. Gugatan class action sesuai perundang-undangan menuntut ganti rugi atas derita yang ditimbulkan. Sehingga nanti, sekecil apapun dampak kerugian harus diganti rugi oleh yang tergugat.

''Gugatan class action ini kepada Presiden, menteri sampai jajarannya di pemerintah daerah. Kami meminta hakim nanti dalam memutuskan perkara hukumnya, memerintahkan untuk memenuhi kerugian yang diderita para korban asap. Maka dari itu kami mengajak seluruh korban asap untuk mau ikut membuat pengaduan. Sehingga gugatan ini kuat dan membuat para tergugat dihukum sesuai ketentuan perundang-undangan,'' ucapnya mengakhiri.rls