Kerajaan Bhutan Belajar Otonomi Daerah ke Riau, Gubri Syamsuar Tawarkan Kerjasama Pendidikan dan Investasi Pariwisata

PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dinilai mampu menerapkan sistem pemerintahan otonomi daerah (otda) oleh Pemerintah Kerajaan Bhutan. Itu menjadi salah satu alasan negara kecil di Asia Selatan yang berbentuk kerajaan dan dikenal dengan Negeri Naga Guntur.

Gubernur Riau, Syamsuar menyambut baik kedatangan dan keinginan delegasi Pemerintah Kerajaan Bhutan yang diapit antara India dan Republik Rakyat Tiongkok. Kementerian Dalam Negeri Kerajaan Bhutan, Melam Zangpo memimpin delegasi bertemu Syamsuar di kantornya, Kamis (31/10/2019).

"Mereka (delegasi Pemerintah Kerajaan Bhutan, red) ingin belajar ke Pemprov Riau, terkait penerapan otonomi daerah, yang awalnya disentralisasi," kata Syamsuar kepada GoRiau.com, usai menerima studi banding yang dilakukan Pemerintah Kerajaan Bhutan.

Sebelum ke Riau, dikatakan Syamsuar, bahwa delegasi Kerajaan Bhutan telah mengunjungi Bappenas RI untuk mengetahui tentang perencanaan pembangunan nasional. Negara yang memiliki penduduk sekitar 750 ribu ini, ingin belajar bagaimana upaya pemerintah daerah di Riau meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

"Mereka juga ingin mengetahui pelaksanaan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan di daerah atau lebih dikenal dengan Suistainable Development Goals (SDGs) yang dilaksanakan oleh Pemprov Riau dan pemerintah kabupaten/kota," ungkap Syamsuar.

Usai pertemuan ini, sambung Syamsuar, delegasi Pemerintah Kerajaan Bhutan akan berkunjung ke Pemerintah Kota Pekanbaru hingga ke salah satu kecamatan di Riau.

"Mereka ingin mengetahui sejauh mana progres SDGs ini di daerah bisa terlaksana dengan baik. Alhamdulillah, mereka senang sekali tadi, adanya kemajuan di daerah Riau," ucap Syamsuar.

Pada pertemuan itu, Syamsuar menawarkan kerjasama dalam bidang pendidikan dan investasi pariwisata. Sebab, Kerajaan Bhutan masih kekurangan sumber daya manusia, karena jumlah penduduknya yang memang sedikit.

"Dalam pertemuan itu, pihak Universitas Riau menawarkan, agar anak-anak Kerajaan Bhutan bisa belajar di Riau," jelas Syamsuar.

Hadir dalam pertemuan itu, Kepala Dinas PUPR Riau Dadang Eko Purwanto, Kadis Kebudayaan Riau Yose Rizal, Kepala Dinas Sosial Riau Darius Husein, Kadis Pemukiman Muhammad Amin, Kepala Biro Administrasi Pemerintahan dan Otda Sudarman dan sejumlah pejabat lainnya. ***