Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
43 Persen Serangan Siber Sasar UMKM, BSSN Beri Pedoman Proteksi
Umum
12 jam yang lalu
43 Persen Serangan Siber Sasar UMKM, BSSN Beri Pedoman Proteksi
2
Ungkap Korupsi Dana Covid19, KPK: Hanya Persoalan Waktu bagi Kami
DPR RI
7 jam yang lalu
Ungkap Korupsi Dana Covid19, KPK: Hanya Persoalan Waktu bagi Kami
3
Klaster Baru Covid-19 di Gontor 2, Gus Jazil: Harusnya Rapid Test Santri Digaritaskan
MPR RI
6 jam yang lalu
Klaster Baru Covid-19 di Gontor 2, Gus Jazil: Harusnya Rapid Test Santri Digaritaskan
4
Timnas U 16 Indonesia Sudah Terbiasa Latihan dengan Protokol Kesehatan
Sepakbola
8 jam yang lalu
Timnas U 16 Indonesia Sudah Terbiasa Latihan dengan Protokol Kesehatan
5
Kuasa Hukum Wahyu Setiawan Desak KPK Hadirkan Gubernur Papua Barat ke Persidangan
Hukum
7 jam yang lalu
Kuasa Hukum Wahyu Setiawan Desak KPK Hadirkan Gubernur Papua Barat ke Persidangan
6
Istana Nyatakan Pentingnya Digitalisasi Pers dan Penyiaran
Pemerintahan
7 jam yang lalu
Istana Nyatakan Pentingnya Digitalisasi Pers dan Penyiaran
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Iuran Naik Per Januari, dari Rp25 Ribu ke Rp42 Ribu, BPJS: Yang Gak Sanggup Bayar Urus Surat Miskin!

Iuran Naik Per Januari, dari Rp25 Ribu ke Rp42 Ribu, BPJS: Yang Gak Sanggup Bayar Urus Surat Miskin!
Minggu, 17 November 2019 22:17 WIB
JAKARTA - Iuran BPJS Kesehatan untuk seluruh kategori naik 1 Januari 2020. Kenaikan tersebut termasuk untuk peserta mandiri kelas III dari Rp25.000 menjadi Rp42.000 per bulan.

Deputi Direksi Bidang Riset dan Pengembangan BPJS Kesejatan Andi Afdal mengatakan, kenaikan iuran sudah mempertimbangkan data beli masyarakat. Jika ada peserta yang tidak mampu membayar, bisa masuk dalam kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI). 

"Kalau Anda miskin, Rp42.000 tidak mampu bayar silakan urus surat keterangan miskin melalui prosedur untuk menjadi PBI," kata Andi dalam diskusi "Mengapa Tarif BPJS Kssehatan Harus Naik" di Cikini, Jakarta , Minggu (17/11/2019).

Dia mengatakan BPJS Kesehatan tidak masalah bila ada peserta mandiri kelas III yang pindah kategori menjadi PBI. "Kalau dia merasa tidak mampu dan pindah itu adalah hak ya dari setiap peserta," ucapnya.

Andi menilai, perpindahan peserta kelas III menjadi PBI tidak berdampak signifikan karena sama sekali tidak menghilangkan iuran karena ditanggung APBN atau APBD. Yang jadi masalah justru saat peserta kelas I pindah ke asuransi swasta. 

"Jujur hingga saat ini kita tidak ada strategi khusus ya kalau mereka ingin beralih (ke asuransi swasta)," tuturnya. ***

Editor:Muslikhin Effendy
Sumber:inews
Kategori:DKI Jakarta, Politik, Pemerintahan, Peristiwa, GoNews Group

wwwwww