Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Ledakan di Lebanon Sebuah Serangan di Tengah Sulitnya Ekonomi?
Internasional
12 jam yang lalu
Ledakan di Lebanon Sebuah Serangan di Tengah Sulitnya Ekonomi?
2
Indonesia Terbilang Masuk Resesi Ekonomi karena...
Ekonomi
11 jam yang lalu
Indonesia Terbilang Masuk Resesi Ekonomi karena...
3
Tak Pernah Keluar Rumah Tapi Dinyatakan Positif Corona, Ibu Hamil Menangis Histeris
Kesehatan
3 jam yang lalu
Tak Pernah Keluar Rumah Tapi Dinyatakan Positif Corona, Ibu Hamil Menangis Histeris
4
Penderita Corona, Penjaga Makam, Security dan Kaum Duafa Dapat Daging Qurban
MPR RI
3 jam yang lalu
Penderita Corona, Penjaga Makam, Security dan Kaum Duafa Dapat Daging Qurban
5
Jokowi dan Menteri Tak Pakai Masker Saat Rapat Penanganan Covid-19, Begini Penjelasan Kepala Setpres
Nasional
24 jam yang lalu
Jokowi dan Menteri Tak Pakai Masker Saat Rapat Penanganan Covid-19, Begini Penjelasan Kepala Setpres
6
ISYF Kampanyekan Gerakan Milenial Bermasker Cegah Covid-19
Umum
3 jam yang lalu
ISYF Kampanyekan Gerakan Milenial Bermasker Cegah Covid-19
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Soal Papua, Menko Polhukam Tegaskan Tak Ada Ruang Bagi Siapapun untuk Referendum

Soal Papua, Menko Polhukam Tegaskan Tak Ada Ruang Bagi Siapapun untuk Referendum
Dok. KemenkoPolhukam RI
Selasa, 17 Desember 2019 15:08 WIB
Penulis: Muhammad Dzulfiqar
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD menegaskan, setiap upaya untuk memisahkan diri dari Indonesia harus dianggap sebagai perlawanan terhadap pemerintahan yang sah.

Karenanya, kata Mahfud di Konferensi Pembangunan Papua di Hotel JW Marriott, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (17/12/2019), "tidak ada alternatif bagi papua atau bagi siapapun untuk menentukan nasib sendiri dengan referendum atas nama hukum internasional,".

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menjelaskan, secara hukum internasional yakni berdasar keputusan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1969, Papua merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dan, "berdasarkan ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights), setiap negara yang sudah berdaulat atas satu wilayah boleh melakukan semua langkah untuk mempertahankan kedaulatannya atas wilayah dan daerah itu dengan segala daya yang dimiliki,".***


wwwwww