Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Oknum Polisi Perkosa Gadis Pelanggar Lalu Lintas, Kapolres: Bukan Anggota Lapangan
Hukum
24 jam yang lalu
Oknum Polisi Perkosa Gadis Pelanggar Lalu Lintas, Kapolres: Bukan Anggota Lapangan
2
Ketua DPD Diminta Hadiri Peresmian Gelar Pangeran LaNyalla Mahmud Mattalitti Hardonagoro
DPD RI
7 jam yang lalu
Ketua DPD Diminta Hadiri Peresmian Gelar Pangeran LaNyalla Mahmud Mattalitti Hardonagoro
3
Gerindra Umumkan 12 Waketum: Habiburokhman Masuk, Poyuono Out
Politik
12 jam yang lalu
Gerindra Umumkan 12 Waketum: Habiburokhman Masuk, Poyuono Out
4
DPP Demokrat Ikhlas jika Pilkada Ditunda, Tapi Ini Syaratnya
Politik
12 jam yang lalu
DPP Demokrat Ikhlas jika Pilkada Ditunda, Tapi Ini Syaratnya
5
Nggak Pakai Helm, Cewek SMP Diperkosa Oknum Polantas sebagai Ganti Tilang
Peristiwa
24 jam yang lalu
Nggak Pakai Helm, Cewek SMP Diperkosa Oknum Polantas sebagai Ganti Tilang
6
Rachmawati Soekarnoputri Ditunjuk Jadi Dewan Pembina Gerindra
Politik
12 jam yang lalu
Rachmawati Soekarnoputri Ditunjuk Jadi Dewan Pembina Gerindra
Home  /  Berita  /  GoNews Group

RUU Cipta Lapangan Kerja, Omnibus Law Hapus Kewajiban Makanan Harus Bersertifikat Halal!

RUU Cipta Lapangan Kerja, Omnibus Law Hapus Kewajiban Makanan Harus Bersertifikat Halal!
Selasa, 21 Januari 2020 12:00 WIB
JAKARTA - UU Cipta Lapangan Kerja menghapus pasal-pasal yang tersebar di 32 UU. Salah satunya pasal-pasal di UU Jaminan Produk Halal. Apa saja yang dihapus?

Berdasarkan Pasal 552 RUU Cipta Lapangan Kerja yang didapat detikcom, Selasa (21/1/2020), sejumlah pasal di UU Jaminan Halal akan dihapus yaitu Pasal 4, Pasal 29, Pasal 42, Pasal 44.

Pasal 4 UU Jaminan Halal mewajibkan semua produk yang beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal. Selengkapnya Pasal 4 berbunyi:

Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

Dengan dihapusnya Pasal 4 UU Produk Jaminan Halal, maka pasal yang menjadi turunan Pasal 4 juga dihapus. Yaitu:

Pasal 29
(1) Permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku Usaha secara tertulis kepada BPJPH.
(2) Permohonan Sertifikat Halal harus dilengkapi dengan dokumen:

a. data Pelaku Usaha;
b. nama dan jenis Produk;
c. daftar Produk dan Bahan yang digunakan; dan
d. proses pengolahan Produk.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan Sertifikat Halal diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 42
(1) Sertifikat Halal berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi Bahan.
(2) Sertifikat Halal wajib diperpanjang oleh Pelaku Usaha dengan mengajukan pembaruan Sertifikat Halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Halal berakhir.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembaruan Sertifikat Halal diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 44
(1) Biaya Sertifikasi Halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal.
(2) Dalam hal Pelaku Usaha merupakan usaha mikro dan kecil, biaya Sertifikasi Halal dapat difasilitasi oleh pihak lain.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya sertifikasi halal diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Jokowi sebelumnya menyatakan Indonesia ingin ramping sehingga investasi efektif. Dia berharap UU Cipta Lapangan Kerja bisa menghapus 74 UU.

"Memang persoalan besar kita, regulasi kita 42.000 tumpang tindih yang ini akan kita selesaikan, minggu ini kita akan ajukan omnibus law ke DPR, ada 74 UU yang langsung kita revisi agar semua selesai. Kalau kita ajukan satu-satu 50 tahun tidak akan selesai, 1 UU menyelesaikan 74 UU," kata Jokowi.***

Editor:Muslikhin Effendy
Sumber:Detik.com
Kategori:DKI Jakarta, Politik, Pemerintahan, Ekonomi, GoNews Group

wwwwww