Nelayan Pantura Siap Ke Natuna, Kebijakan Antisipasi Penolakan Nelayan Setempat Ditunggu

JAKARTA - Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Tegal, Jawa Tengah, Riswanto berharap, ada kebijakan yang menjamin win-win solution antara pihaknya dengan nelayan asli Natuna.

Lansiran kompas.com mengabarkan, harapan pada 'kebijakan tengah' itu menyusul adanya penolakan sejumlah nelayan Natuna.

Para nelayan juga berharap, ketika sudah berada di Natuna, negara hadir untuk memberikan pengamanan.

"Jadi kami bisa mencari ikan dengan tenang," kata Riswanto dikutip GoNews.co, Rabu (22/1/2020).

Diketahui, Tim dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mulai mengidentifikasi puluhan kapal nelayan kawasan Pantai Utara ( Pantura) Jawa Tengah sebelum diberangkatkan ke perairan Natuna, Kepulauan Riau.

Riswanto mengatakan, Jawa Tengah mendapat alokasi untuk 30 kapal di atas 100 gross tonnage (GT).

"Jumlahnya berapa pastinya bisa bertambah atau berkurang, menunggu hasil tim identifikasi dari KKP," kata Riswanto.

Identifikasi yang dilakukan tim KKP berupa kesiapan kapal, nelayan, dan surat pendukung.

"Tim juga masih menunggu karena masih banyak kapal yang masih berada di tengah laut," ungkap Riswanto.

Riswanto mengatakan, saat ini nelayan tengah bersiap segala sesuatunya, termasuk perbekalan, dan biaya akomodasi lainnya. Rencananya satu kapal diisi sekitar 25 orang.

Untuk kapal di atas 100 GT, kata Riswanto, biasanya membutuhkan solar sekitar 50 ton untuk sekali melaut selama dua bulan.

"Kami mengestimasi perjalanan saja dari Tegal menuju Natuna sekitar 7 hari. Pulang pergi sekitar 14 hari, berikut mencari ikan di Natuna sekitar 2 bulan. Estimasi kebutuhan solar lebih banyak sekitar 80 ton," ujar Riswanto.

Untuk itu, kata Riswanto, biaya perbekalan pasti membengkak. Nelayan berharap ada harga khusus untuk solar tidak menggunakan harga BBM industri yang biasa dibeli.

Para nelayan, baik itu HNSI, Aliansi Nelayan Indonesia (ANI), dan Paguyuban Nelayan Kota Tegal (PNKT) mengaku siap untuk berangkat sebagai salah satu upaya menjaga kedaulatan Negara Republik Indonesia (NKRI) di Natuna.

Hal itu menyusul terjadinya pelanggaran yang dilakukan kapal asing di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia belakangan ini.

"Tentu kami siap sebagai salah satu upaya menjaga kedaulatn NKRI. Meski tentu menangkap ikan di laut itu tidak bisa dipastikan berapa yang didapat," kata Riswanto.

Belum didapat tanggapan dari KKP terkait hal ini. Menteri KKP Edhy Prabowo tengah dalam gelaran Rapat dengan Komite II DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan.***