Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Lawan Bali United, Thomas Doll Harapkan Pemain Persija Jakarta Bugar
Olahraga
19 jam yang lalu
Lawan Bali United, Thomas Doll Harapkan Pemain Persija Jakarta Bugar
2
Persis Solo Pantau Fisik Pemain Selama Ramadan
Olahraga
19 jam yang lalu
Persis Solo Pantau Fisik Pemain Selama Ramadan
3
Dengan Tema Mawar Hitam, Pameran Busana Migi Rihasalay Pukau Pengunjung Indonesia Fashion Week 2024
Umum
20 jam yang lalu
Dengan Tema Mawar Hitam, Pameran Busana Migi Rihasalay Pukau Pengunjung Indonesia Fashion Week 2024
4
Nova Arianto Panggil 36 Pemain untuk Seleksi Timnas U-16 Tahap Kedua
Olahraga
20 jam yang lalu
Nova Arianto Panggil 36 Pemain untuk Seleksi Timnas U-16 Tahap Kedua
5
Cinta Laura Tetap Produktif di Bulan Ramadan
Umum
21 jam yang lalu
Cinta Laura Tetap Produktif di Bulan Ramadan
6
Ilhamsyah Bersyukur Menit Bermain Bertambah
Olahraga
19 jam yang lalu
Ilhamsyah Bersyukur Menit Bermain Bertambah
Home  /  Berita  /  DKI Jakarta

Sambangi DPR, Anggota DPRD Riau: 30 Persen Dana Migas Lari ke APBN, Jangan Anak Tirikan Provinsi Kami

Sambangi DPR, Anggota DPRD Riau: 30 Persen Dana Migas Lari ke APBN, Jangan Anak Tirikan Provinsi Kami
Sabtu, 25 Januari 2020 00:15 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Sejumlah perwakilan Anggota DPRD Riau dan DPRD Kota Dumai, Jumat (25/1/2020) menyambangi Komisi V DPR RI.

Kedatangan mereka, diterima langsung oleh Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Syahrul Aidi Maazat.

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah wakil rakyat dari Riau itu, menyampaikan, ada ketidak adilan pemerintah pusat yang dirasakan masyarakt Riau, terkait dengan pembangunan infrastuktur serta dana bagi hasil antara daerah dengan pusat.

"Saya mewakili Komisi V DPR RI, hari ini menerima rombongan dari Komisi IV DPRD Provinsi Riau yang mebidangi infrastuktur. Pada intinya, banyak aspirasi dan keluhan yang di sampaikan kami," ujar Syahrul Aidi Maazat, kepada wartawan, Jumat (24/1/2020) di Jakarta.

Menurut Syahrul Aidi Maazat, masyarakat Riau merasa diperlakukan tidak adil. Jika dilihat dari sumbangan Devisa dari Riau ke Pusat dan dibandingkan dengan yang diberikan Pusat ke daerah, sangat-sangat tidak seimbang.

"Banyak contoh, rusaknya jalan Nasional di Riau yang hingga kini juga belum terselesaikan. Itu salahsatunya," tegasnya.

Untuk itu, dirinya berjanji akan membahas aspirasi tersebut di rapat resmi Komisi V, serta akan menyampaikannya ke Kementerian terkait.

Sementara itu, perwakilan Anggota DPRD Riau, Hardianto menjelaskan, pihaknya menuntut agar Pemerintah Pusat di bawah kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf, tidak menganak tirikan Provinsi yang kaya akan minyak itu.

"Melalui Migas, itu hampir 30 persen devisa dari Riau untuk APBN. Kami menuntut jangan sampai Riau jadi anak tiri. Anggaran untuk Infrastuktur yang kami terima tidak seimbang. Kami terkadang merasa iri dengan Provinsi lain yang mendapat porsi lebih banyak, meski tidak banyak menyumbang ke pusat," pungkasnya.***

wwwwwwhttps://green.radenintan.ac.id/max/https://bkpsdm.tanahlautkab.go.id/galaxy/https://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/