Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Nono Sampono: Indonesia Harus Waspadai Perkembangan Strategi Kawasan Asia-Pasifik
Pemerintahan
6 jam yang lalu
Nono Sampono: Indonesia Harus Waspadai Perkembangan Strategi Kawasan Asia-Pasifik
2
Rahmat Gobel Sebut Komisi VII Ribut dengan Dirut Inalum Hanya Salah Paham
Politik
15 jam yang lalu
Rahmat Gobel Sebut Komisi VII Ribut dengan Dirut Inalum Hanya Salah Paham
3
BAP DPD RI Kembali Lanjutkan Mediasi Dugaan Maladministrasi Bupati Jember
Politik
5 jam yang lalu
BAP DPD RI Kembali Lanjutkan Mediasi Dugaan Maladministrasi Bupati Jember
4
DPR Usulkan Aplikasi Transportasi 'Online' Jadi Perusahaan Transportasi
Politik
13 jam yang lalu
DPR Usulkan Aplikasi Transportasi Online Jadi Perusahaan Transportasi
5
Minta Perlindungan Hukum, John Kei Kirim Surat ke Jokowi dan Kapolri
Hukum
13 jam yang lalu
Minta Perlindungan Hukum, John Kei Kirim Surat ke Jokowi dan Kapolri
6
Larang Liput Kedatangan TKA China Takut Wartawan Ditunggai Teroris, AJI: Pernyataan Danlanud Berlebihan
Peristiwa
13 jam yang lalu
Larang Liput Kedatangan TKA China Takut Wartawan Ditunggai Teroris, AJI: Pernyataan Danlanud Berlebihan
Home  /  Berita  /  DKI Jakarta

Sambangi DPR, Anggota DPRD Riau: 30 Persen Dana Migas Lari ke APBN, Jangan Anak Tirikan Provinsi Kami

Sambangi DPR, Anggota DPRD Riau: 30 Persen Dana Migas Lari ke APBN, Jangan Anak Tirikan Provinsi Kami
Sabtu, 25 Januari 2020 00:15 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Sejumlah perwakilan Anggota DPRD Riau dan DPRD Kota Dumai, Jumat (25/1/2020) menyambangi Komisi V DPR RI.

Kedatangan mereka, diterima langsung oleh Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Syahrul Aidi Maazat.

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah wakil rakyat dari Riau itu, menyampaikan, ada ketidak adilan pemerintah pusat yang dirasakan masyarakt Riau, terkait dengan pembangunan infrastuktur serta dana bagi hasil antara daerah dengan pusat.

"Saya mewakili Komisi V DPR RI, hari ini menerima rombongan dari Komisi IV DPRD Provinsi Riau yang mebidangi infrastuktur. Pada intinya, banyak aspirasi dan keluhan yang di sampaikan kami," ujar Syahrul Aidi Maazat, kepada wartawan, Jumat (24/1/2020) di Jakarta.

Menurut Syahrul Aidi Maazat, masyarakat Riau merasa diperlakukan tidak adil. Jika dilihat dari sumbangan Devisa dari Riau ke Pusat dan dibandingkan dengan yang diberikan Pusat ke daerah, sangat-sangat tidak seimbang.

"Banyak contoh, rusaknya jalan Nasional di Riau yang hingga kini juga belum terselesaikan. Itu salahsatunya," tegasnya.

Untuk itu, dirinya berjanji akan membahas aspirasi tersebut di rapat resmi Komisi V, serta akan menyampaikannya ke Kementerian terkait.

Sementara itu, perwakilan Anggota DPRD Riau, Hardianto menjelaskan, pihaknya menuntut agar Pemerintah Pusat di bawah kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf, tidak menganak tirikan Provinsi yang kaya akan minyak itu.

"Melalui Migas, itu hampir 30 persen devisa dari Riau untuk APBN. Kami menuntut jangan sampai Riau jadi anak tiri. Anggaran untuk Infrastuktur yang kami terima tidak seimbang. Kami terkadang merasa iri dengan Provinsi lain yang mendapat porsi lebih banyak, meski tidak banyak menyumbang ke pusat," pungkasnya.***


wwwwww