BPS Sumut Terbarukan Survey Data IHK dan NTP

BPS Sumut Terbarukan Survey Data IHK dan NTP
Kabid Statistik Distribusi BPS Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Dinar Butar- butar (tengah) menyampaikan sistem terbarukan survey data IHK dan NTP, Kamis (30/1/2020).
Kamis, 30 Januari 2020 17:56 WIB
Penulis: Anita
MEDAN-Guna mempertahankan kualitas data, Badan Pusat Statistik Sumatera Utara (BPS Sumut) secara rutin memutakhirkan atau terbarukan tahun dasar, paket komoditas, dan diagram timbang untuk setiap indeks harga. Data strategis ini mulai dari data Indeks Harga Konsumen(IHK) atau inflasi, IHPB atau inflasi grosir, Nilai tukar Petani (NTP) yang rutin di rilis setiap bulan.

Kabid Statistik Distribusi BPS Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Dinar Butar- butar menuturkan jika tahun sebelumnya menggunakan diagram tahun dasar 2012, pada tahun ini telah digunakan diagram timbang tahun dasar 2018.

"Perubahan ini dilakukan karena memang ada perubahan pola konsumsi daripada masyarakat. Pemutakhiran paket komoditas yang dikonsumsi oleh masyarakat maupun oleh petani, serta survei petani mengikuti perkembangan metodologi sesuai standar internasional serta perubahan struktur di sektor pertanian," katanya saat Sosialisasi Pemutakhiran Diagram Timbang IHK dan NTP Tahun Dasar 2018 di Kantor BPS Sumut, Kamis (30/1/2020).

Lanjut Dinar, pemuktahiran tahun ini yang digunakan untuk nilai tukar petani menggunakan survei daripada perilaku petani, kemudian untuk inflasi menggunakan Survei Biaya Hidup (SBH) 2018. Kota IHK pun ditambah menjadi lima. Jika sebelumnya kota IHK hanya Medan, Sibolga, Padang Sidempuan, dan Pematangsiantar, pada tahun dasar 2018, ditambah Gunungsitoli. Ini akan kita gunakan sampai 5 tahun kedepan.

"Gunungsitoli menjadi kota IHK lantaran pola konsumsi dan letak geografis di kawasan ini cukup berbeda dari daerah lain. Dengan Sibolga pun beda pola konsumsinya. Semua produk masih didatangkan dari luar, kecuali ikan basah. Jadi pemerintah daerah kesulitan menghitung inflasi di daerah ini," jelasnya.

Begitu juga dengan komoditas. Ada beberapa komoditas yang dulunya masuk dalam 20 komoditas utama, sudah keluar. Diantaranya di kota Medan biaya pembelian VCD dan telepon umum. Dimasukkan antaranya biaya taksi online.

"Seperti di kota Medan, ada 378 komoditas yang dipantau. Namun 20 komoditas utama biasanya sangat mempengaruhi inflasi," ungkapnya.

Dijelaskan, pemutakhiran tahun dasar ini dilakukan lantaran ada perubahan pola konsumsi masyarakat. Diantaranya, pada tahun 2012, teknologi untuk akses internet masih terbatas. "Umumnya masih menggunakan personal komputer atau warnet. Sekarang, internet sudah mudah diakses semua orang melalui handphone. Terbukanya akses informasi masyarakat ini, menyebabkan perubahan pada pola konsumsi masyarakat," ungkapnya.

Ketika pola konsumsi berubah, lanjut dia, perlu dilakukan pemutakhiran paket komoditas yang dikonsumsi masyarakat agar usai penghitungan, angka inflasi lebih relevan.

Ditambahkan Dinar, penyesuaian metodologi sesuai standar internasional juga dilakukan agar angka inflasi yang dihasilkan sesuai dengan panduan penghitungan inflasi internasional. Makanya, dilakukan penyempurnaan penghitungan sesuai buku manual yang diterbitkan United Nation (UN).

"Ada dua buku manual yang diupdate oleh UN yaitu Buku Klasifikasi COICOP 2018 dan Consumer Price Index Manual Concepts and Methods 2019," pungkasnya.*

Editor:Zizi
Kategori:Sumatera Utara, Ekonomi

wwwwww