DPD RI Siap Membantu Pemerintah Menyampaikan Program Kerja

JAKARTA - Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin menilai peran DPD RI sangat penting dalam menunjang program kerja dari kementerian. Menurutnya, salah satu pintu untuk mensosialisasikan program kerja pemerintah adalah melalui DPD RI.

Hal tersebut tertuang dalam Rapat Kerja dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif dan dihadiri Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai, Wakil Ketua Komite II DPD RI Badullah Puteh, Wakil Ketua Komite II DPD RI Bustami Zainudin, dan Wakil Ketua Komite II DPD RI Hasan Basri.

“Kami lebih proporsional dalam menyampaikan program pemerintah, dan ini juga akan memudahkan kementerian dalam menyalurkan program ke masyarakat,” ucap Sultan di Gedung DPD RI, Jakarta, Selasa (4/2).

Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai juga berharap Kementerian ESDM bisa bersama-sama DPD RI dalam menyampaikan program kerja di daerah. Mengingat banyaknya program Kementerian ESDM tahun 2020, maka DPD RI siap membatu program pemerintah kepada masyarakat. “Semoga pada periode ini ada sinergitas antar kami dan Kementerian ESDM. Kami sebagai mitra siap membantu pemerintah menyampaikan program kerja ke masyarakat,” tukasnya.

Sebelumnya, lanjut senator asal Papua itu, Komite II DPD RI telah melakukan rapat kerja dengan kementerian-kementerian. Pada rapat kerja itu dimaksud dalam rangka membangun kebersamaan sebagai mitra kerja untuk menciptakan sinergitas. “Jika Pak Menteri ada kunjungan kerja bisa melibatkan DPD RI, sehingga kita tahu apa saja program pemerintah dan membantu mensosialisasikannya ke masyarakat," tuturnya.

Pada rapat kerja itu, Menteri ESDN Arifin Tasrif mengatakan Kementerian ESDM memiliki program dan kebijakan strategis sektor ESDM yang menjadi prioritas yaitu program quick wins 2020. Salah satu program quick wins 2020 yaitu percepatan keputusan proyek kilang dan peluncuran akses data migas.

“Program ini guna membantu proses-proses yang terkait dengan prosedur-prosedur perizinan agar kilang bisa lancar dan mudah dibangun. Jadi data-data migas ini setelah kita sempurnakan kemudian akan kita permudah aksesnya sehingga investor bisa memanfaatkannya dengan baik dan dalam waktu yang cukup cepat,” kata Arifin.

Arifin juga menjelaskan pada 2020 berencana akan meningkatkan investasi sektor ESDM di tengah tantangan ekonomi global. Rencananya, investasi sektor ESDM tahun 2020 target sebesar USD 37,2 miliar. “Hal ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja nasional,” paparnya.

Arifin menambahkan pihaknya memiliki agenda pembangunan dan target tahun 2020 yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas. “Ini merupakan komitmen ESDM dalam pengembangan energi baru terbarukan (EBT), peningkatan nilai tambah, dan pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri,” jelasnya.

Sementara itu, Anggota Komite II DPD RI Edwin Pratama Putra menjelaskan bahwa 30 persen produksi minyak berasal dari Provinsi Riau, namun faktanya Riau saat ini justru mengalami kesulitan minyak. “Kami meminta Pak Menteri bisa memberikan kepastian atas kelangkaan BBM di Riau,” paparnya.

Senada dengan Edwin, Anggota DPD RI Provinsi Papua Barat Mamberop Yosephus Rumakiek juga perihatin masih saja ada antrian BBM di Papua dan Papua Barat. Padahal tanah Papua memiliki sumber daya alam yang melimpah namun kenyataannya di lapangan berbeda. “Antrian BBM di Papua masih sering terjadi. Jadi saya ragu kebijakan BBM satu harga,” terangnya.***