Soal Pemulangan WNI Terkait ISIS, Presiden: Kalau Bertanya kepada Saya, Saya akan Bilang 'Tidak'

Soal Pemulangan WNI Terkait ISIS, Presiden: Kalau Bertanya kepada Saya, Saya akan Bilang Tidak
Dok. Setkab
Rabu, 05 Februari 2020 18:40 WIB
JAKARTA - Wacana pemulangan ratusan WNI Eks. simpatisan ISIS yang telah membakar paspornya masih akan dibahas lagi dalam rapat terbatas (Ratas) bersama sejumlah Kementerian. Hal ini ditegaskan Presiden Jokowi di Istana.

"Kalau bertanya kepada saya, ini belum ratas ya, kalau bertanya kepada saya, saya akan bilang tidak (bisa). Tapi masih dirataskan," ujar Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (5/2/3020).

Sampai saat ini, kata Presiden, persoalan itu masih dalam proses pembahasan "dan sebentar lagi kita akan putuskan kalau sudah dirataskan. Semuanya masih dalam proses. Plus dan minusnya,".

Sebelumnya diberitakan, Polri tengah melakukan koordinasi dengan pemerintah terkait pemulangan 600 Warga Negara Indonesia (WNI) Eks. anggota ISIS. Koordinasi dilakukan guna memastikan 600 WNI itu bersih dari paham radikal.

“Sebagaimana diinformasikan Menteri Agama (Fachrul Razi), ada 3 poin penting terkait itu, pertama kita masih koordinasi dengan pemerintah dimana warga negara eks ISIS ini berasal, maksudnya yang masih di negara Syria, Turki, dan Irak. Kita masih koordinasi,” kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Asep Adi Saputra, Senin (3/2/2020).

Asep mengatakan 600 WNI itu akan diverifikasi terlebih dahulu untuk memastikan rekam jejaknya, mulai dari benar atau tidak status WN-nya, dan apakah sudah terbebas dari kelompok ISIS.

“Masih ada proses itu, memastikan sambil lihat sikap pemerintah dari sana,” ujarnya.

Lebih lanjut, Kombes Asep mengatakan Polri bersama Kemlu, Kemenag, Kemensos, BIN, Polri, dan BNPT punya program deradikalisasi bagi WNI yang terpapar paham radikalisme. Jika dinyatakan benar WNI, 600 orang itu akan mengikuti deradikalisasi.

“Termasuk kajian strategis, apakah terpapar sedemikian dalam atau ada kesadaran, tapi program deradikalisasi itu menjadi penting. Kita juga perlu upaya tetap awasi gerak-gerik orang tersebut jangan sampai beri pemahaman atau pemaparan pada orang lain,” sambung dia.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:GoNews Group, Umum, Pemerintahan, Politik, DKI Jakarta

wwwwww