Fahri: Kader PKS Kalau Baca Buku Saya, Yakinlah Bakal Pindah Partai Mereka

Fahri: Kader PKS Kalau Baca Buku Saya, Yakinlah Bakal Pindah Partai Mereka
Jum'at, 21 Februari 2020 17:31 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Mantan Wakil Ketua DPR RI 2014-2019 Fahri Hamzah megatakan, kader PKS bakal pindah partai jika sempat membaca buku barunya yang berjudul "Buku Putih".

Hal demikian diungkapkan mantan Politikus PKS ini, saat membuka peluncuran buku putih yang berisi perjalanan kasusnya melawan PKS.

Buku itu juga kata Fahri Hamah adalah potret dari momen perpisahannya bersama partai yang dulu turut ia lahirkan bersama Anies Mata itu. "Saya nggak akan merekrut kader PKS. Tapi kalau kader PKS baca buku ini saya yakin dia pindah partai," ujarnya Fahri dalam acara peluncuran buku di area Senayan Jumat (21/2/2020).

Menariknya, menurut mantan wakil ketua DPR RI itu mengatakan, buku itu harusnya bisa menjadi norma hukum. Khususnya bagi politisi yang melawan kesewenang-wenangan Parpol. "Buku ini harusnya jadi yurisprudensi. Bahwa seorang wakil rakyat melekat padanya daulat rakyat," tandasnya.

Kini, Fahri sudah resmi membentuk Partai Gelora. Partai yang dia dirikan bersama tokoh-tokoh eks PKS.

Buku terbaru berjudul "Buku Putih: Kronik Daulat Rakyat Vs Daulat Parpol", setebal 544 halaman dan 4 BAB ini adalah pelajaran bagaimana membangun tradisi yang baik dalam partai politik sebagai pilar utama demokrasi.

Dalam peluncuran buku itu, Fahri Hamzah menghadirkan sejumlah narasumber, seperti Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis, mantan anggota DPR RI Akbar Feisal, dan Ketua tim kuasa hukum Fahri Hamzah, Mudjahit A Latief.

Melanjutkan pemaparannya, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia ini menegaskan, mandat suara rakyat pada diri seorang pejabat terpilih (elected official), tidak boleh dan tidak bisa dengan mudah dirampas dan atau dialihkan kepada nama lain atas nama dan oleh otoritas apapun.

"Buku yang berbasis pada putusan Mahkamah Agung ini menjadi sejarah baru dalam relasi antara individu dan partai politik, sekaligus merupakan ucapan saya kepada PKS, kita harus memasuki arah baru perpolitikan Indonesia yang tidak boleh pernah berkawan dengan kezaliman," terangnya.

Di dalam buku ini, dirinya mengupas tuntas bagaimana sebenarnya ruang lingkup dan batasan kedaulatan parpol dan kedaulatan rakyat. Analisis yang ia gunakan dalam buku ini murni pendekatan hukum berdasarkan putusan pengadilan terkait konfliknya dengan PKS, yang telah memecatnya sebagai Anggota dan Pimpinan DPR RI.

"Artinya kajian di dalam buku ini tidak lagi berbasiskan falsafah dan atau perspektif, akan tetapi berdasarkan pendekatan hukum yang telah menjadi peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Kita tahu, akhir akhir ini marak terjadi pemecatan dan ataupun pengalihan suara rakyat dalam pemilu kepada nama lain oleh parpol melalui mekanisme PAW," tuturnya.***


wwwwww