Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Blokir Akses Kredit Bank, Singapura Bidik Korporasi Biang Kerok Kabut Asap Lintas Batas
Umum
20 jam yang lalu
Blokir Akses Kredit Bank, Singapura Bidik Korporasi Biang Kerok Kabut Asap Lintas Batas
2
Kemenpora Gandeng BRI, Atlet Berprestasi Diguyur Bonus Rp158 Miliar
Kemenpora
13 jam yang lalu
Kemenpora Gandeng BRI, Atlet Berprestasi Diguyur Bonus Rp158 Miliar
3
Mulyanto: Satgas Indonesia-Singapura Harus Bongkar Jaringan Korporasi Perusak Lingkungan
Nasional
11 jam yang lalu
Mulyanto: Satgas Indonesia-Singapura Harus Bongkar Jaringan Korporasi Perusak Lingkungan
4
Babat Praktik Curang Makan Bergizi Gratis, Kepala BGN Pastikan Tak Anti Kritik
Umum
20 jam yang lalu
Babat Praktik Curang Makan Bergizi Gratis, Kepala BGN Pastikan Tak Anti Kritik
5
Presiden Prabowo: Indonesia Harus Jadi Bangsa yang Menang
Kemenpora
12 jam yang lalu
Presiden Prabowo: Indonesia Harus Jadi Bangsa yang Menang
6
Presiden Prabowo Serahkan Bonus Atlet Peraih Medali Asian Games dan Asian Para Games 2026
Kemenpora
13 jam yang lalu
Presiden Prabowo Serahkan Bonus Atlet Peraih Medali Asian Games dan Asian Para Games 2026
Home  /  Berita  /  Badminton

Dukung Penyelenggaraan Negara yang Majukan Daerah, DPD RI Gelar Seminar Pencegahan Korupsi

Dukung Penyelenggaraan Negara yang Majukan Daerah, DPD RI Gelar Seminar Pencegahan Korupsi
Foto: DPD RI
Senin, 24 Februari 2020 13:57 WIB
JAKARTA - DPD RI menggelar seminar seminar nasional pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Hadir dalam acara tersebut Ketua KPK Firli Bahuri hingga Jaksa Agung ST Burhanuddin sebagai pembicara.

Acara dengan tema 'Penegakkan Hukum Dalam Kerangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Percepatan Pembangunan Daerah' itu digelar di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/2/2020).

Selain Firli dan Burhanuddin, hadir pula Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono.

Seminar dibuka oleh Ketua DPD RI, La Nyalla Mattalitti. Dalam sambutannya, La Nyalla berharap kepada tiga pimpinan lembaga tersebut bisa mengajarkan jurus ke kepala daerah agar pembangunan dapat berjalan cepat.

"Kami berharap para narasumber bisa memberikan jurus kepada para kepala daerah, agar pembangunan bisa berlangsung cepat, sekaligus tidak melanggar hukum," kata La Nyalla.

La Nyalla mengatakan, masih ada aparatur pemerintah daerah yang ragu-ragu ambil kebijakan. Sebab, menurut dia, banyak kepala daerah yang memiliki pengalaman yang tak enak dengan aparat penegak hukum.

"Ini penting, sebab masih ada aparatur pemerintah daerah yang ragu-ragu, bahkan takut dalam mengambil kebijakan dan kebijakan itu nantinya dikhawatirkan akan dipersoalkan," ujarnya.

"Termasuk melaksanakan belanja daerah akibat adanya pengalaman berurusan dengan aparatur penegak hukum di daerah. Salah satu dampaknya, masih besarnya angka SILPA di banyak daerah," sambung La Nyalla.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Badminton, Ekonomi, Voli, DKI Jakarta
wwwwww