Masyarakat dan Demokrat Kembali Ingatkan Pembongkaran Kasus Jiwasraya

JAKARTA - Perhatian terhadap kasus mega skandal Jiwasraya dinilai tertupi oleh berbagai isu hukum, termasuk soal penyebaran wabah virus Corona.

Hal itu dikemukakan Ketua Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju, Din Syamsudin dalam sebuah acara di Jakarta, Kamis (5/3/2020).

"Karena ini kasus mega skandal, baik dari sisi jumlah, substansi, dan pengkhianatan terhadap uang rakyat, maka kami akan memperjuangkannya, mendesak ya agar dibuka seterang-terangnya," kata Din Syamsudin.

Din Syamsudin, juga mendesak DPR untuk segera membentuk Pansus Jiwasraya untuk mengungkap kasus Jiwasraya hingga ke akar-akarnya.

Di tempat berbeda, anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, juga menyinggung soal pengungkapan kasus Jiwasraya.

"Karena saya juga termasuk yang mengusulkan Pansus Jiwasraya itu," kata Herman di Kompleks DPR RI, Senayan Jakarta, Kamis (5/3/2020).

Suara Herman yang merupakan anggota fraksi Partai Demokrat di DPR, juga senada dengan suara anggota fraksi demokrat lainnya.

Beberapa waktu lalu, saat gelaran Rapat Paripurna DPR RI, beberapa legislator dari Demokrat mempertanyakan kepada pimpinan Rapur, ihwal tak dibacakannya usulan pembentukan Pansus Jiwasraya di ruang sidang. Pimpinan Rapat Paripurna dinilai menyelisihi aturan.

Suara 'paling keras' kala itu, keluar dari politisi senior Partai Demokrat, Benny K. Harman. Benny mengingatkan jajaran pimpinan Rapat Paripurna Legislatif, agar tak bersikap seperti "kantor perwakilan eksekutif".

Kemarin, Rabu (4/3/2020), Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah mengungkapkan, "makin mengerucut dan kami yakini bahwa memang Jiwasraya sudah direncanakan untuk dibobol,".***