Pemekaran Papua Butuh 'Tools' Khusus, Tapi Mesti Cermat agar Tak Jadi Preseden

JAKARTA - Anggota Fraksi Demokrat DPR RI, Herman Khaeron mengungkapkan, adalah fakta bahwa usulan pembentukan daerah otonomi baru (DOB)/pemekaran wilayah merupakan usulan terbesar yang masuk ke DPR.

Demikian diungkap mantan pimpinan Komisi II itu dalam diskusi terkait pemekaran Papua yang berlangsung di Media Center DPR RI, Kamis (5/3/2020).

Dalam diskusi, mengemuka bahwa rencana pemekaran Papua agar tak keluar dari konteks otonomi khusus. Terkait hal ini, Herman mengaku sependapat bahwa memang diperlukan tools tersendiri untuk membahas kekhususan suatu daerah.

Tapi, kata Herman, perlu juga cermat agar kekhususan itu tak menjadi preseden di tengah fakta besarnya permintaan pemekaran wilayah/DOB.

"Khusus untuk Papua, harus diberi perhatian khusus. Melibatkan rakyat Papua. Bahwasanya otonomi daerah bukan hanya berdasar aturan-aturan baku tapi juga berdasarkan aturan khusus," kata Herman, sembari menyinggung bahwa sikap ini adalah sikap Partai Demokrat.

Sebelumnya, dalam forum yang sama, Direktur Papua Circle Institute, Hironimus Hilapok menyatakan pihaknya setuju dengan pemekaran Papua selama dilakukan dengan cara yang benar dan dalam konteks otonomi khusus. Orang asli Papua juga harus menjadi tuan di bumi Papua.

"Pemekaran Papua itu harus kita lihat dari konteks Otonomi Khusus. Jangan kita melihat pemekaran di Papua sama dengan yang terjadi di daerah lain," kata Hironimus.

Sehingga, lanjut Hironimus, "boleh Papua dimekarkan tapi harus ada atau ditunjuklah seorang seperti Gubernur Jenderal, misal pemerintah membentuk sebuah badan yang mengkoordinir semua provinsi yang ada,".***