Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Banyak Masyarakat Terjebak Pinjaman Online, Ini Catatan DPR Untuk APFI dan OJK
Politik
14 jam yang lalu
Banyak Masyarakat Terjebak Pinjaman Online, Ini Catatan DPR Untuk APFI dan OJK
2
Jumlah Pasien Covid Tak Imbang dengan Jumlah Nakes, Negara Wajib Hadir
Politik
14 jam yang lalu
Jumlah Pasien Covid Tak Imbang dengan Jumlah Nakes, Negara Wajib Hadir
3
Pemerintah Didesak Tetapkan OPM sebagai Organisasi Teroris
Peristiwa
12 jam yang lalu
Pemerintah Didesak Tetapkan OPM sebagai Organisasi Teroris
4
Pemerintah Diminta Tegas dan Tak Tebang Pilih Tegakkan Protokol Kesehatan
Kesehatan
12 jam yang lalu
Pemerintah Diminta Tegas dan Tak Tebang Pilih Tegakkan Protokol Kesehatan
5
Selalu Gratiskan Biaya Berobat Santri, Dr Andriani Wafat saat Gempa Guncang Mamuju
Peristiwa
12 jam yang lalu
Selalu Gratiskan Biaya Berobat Santri, Dr Andriani Wafat saat Gempa Guncang Mamuju
6
Sinergikan SDGs, Gus Menteri Minta Desa Lakukan Pendataan secara Mikro
Pemerintahan
11 jam yang lalu
Sinergikan SDGs, Gus Menteri Minta Desa Lakukan Pendataan secara Mikro
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Demokrat: Pemerintah Jokowi Gelagapan Tangani Corona di Indonesia

Demokrat: Pemerintah Jokowi Gelagapan Tangani Corona di Indonesia
Minggu, 29 Maret 2020 23:14 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Demokrat Irwan mengkritisi keras pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dalam penanganan wabah virus corona di Indonesia.

Politikus asal Kalimantan itu bahkan pemerintah Jokowi melalui tim gugus tugasnya benar-benar gelagapan dalam penangan pasien positif corona yang semakin hari terus bertambah.

Irwan bilang ketidakfokusan pemerintah dalam menghadapi ancaman Covid-19, terlihat dari kekeliruan pendekatan aturan yang digunakan.

"Di mana, penanganan virus mematikan ini dilakukan menggunakan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana," tegas Irwan, Minggu, (29/3/2020).

Padahal, menurut dia, Indonesia sudah memiliki UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, yang mengatur tentang Karantina Wilayah atau dikenal dengan istilah lockdown.

Namun, hingga kini pemerintah masih berkukuh tidak melakukan kebijakan lockdown di seluruh negeri dan atau local lockdown untuk jangka waktu tertentu sesuai pertimbangan para ahli.

"Atas dasar itu, maka wajar bila rakyat menduga jika dari awal pemerintah lebih memperhitungkan dampak ekonomi dibandingkan keselamatan warga negara yang jumlahnya lebih 260 jiwa tersebut," pungkas Irwan.***

wwwwww