Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Sepasang PNS yang Pingsan Bugil dalam Kijang Innova Ternyata Pejabat Dinas Pendidikan
Peristiwa
23 jam yang lalu
Sepasang PNS yang Pingsan Bugil dalam Kijang Innova Ternyata Pejabat Dinas Pendidikan
2
Pasien Positif Covid-19 ke-118 di Riau Ternyata Warga Kepri, Saat Ini Dirawat di RSUD Arifin Achmad
Kesehatan
14 jam yang lalu
Pasien Positif Covid-19 ke-118 di Riau Ternyata Warga Kepri, Saat Ini Dirawat di RSUD Arifin Achmad
3
Ki Gendeng Pamungkas Meninggal Dunia Akibat Komplikasi Diabetes dan Jantung
Umum
13 jam yang lalu
Ki Gendeng Pamungkas Meninggal Dunia Akibat Komplikasi Diabetes dan Jantung
4
Andrianus Garu Minta Jokowi Tunda Pilkada dan Evaluasi Kabinet Jilid 2
Pemerintahan
13 jam yang lalu
Andrianus Garu Minta Jokowi Tunda Pilkada dan Evaluasi Kabinet Jilid 2
5
Perombakan Direksi PT Hutama Karya, Lukman Edy Tetap Jabat Wakil Komisaris
Pemerintahan
12 jam yang lalu
Perombakan Direksi PT Hutama Karya, Lukman Edy Tetap Jabat Wakil Komisaris
6
MPR: Keteladanan Dua Prajurit TNI asal NTT Patut Dicontoh
Politik
12 jam yang lalu
MPR: Keteladanan Dua Prajurit TNI asal NTT Patut Dicontoh
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Demokrat: Pemerintah Jokowi Gelagapan Tangani Corona di Indonesia

Demokrat: Pemerintah Jokowi Gelagapan Tangani Corona di Indonesia
Minggu, 29 Maret 2020 23:14 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Demokrat Irwan mengkritisi keras pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dalam penanganan wabah virus corona di Indonesia.

Politikus asal Kalimantan itu bahkan pemerintah Jokowi melalui tim gugus tugasnya benar-benar gelagapan dalam penangan pasien positif corona yang semakin hari terus bertambah.

Irwan bilang ketidakfokusan pemerintah dalam menghadapi ancaman Covid-19, terlihat dari kekeliruan pendekatan aturan yang digunakan.

"Di mana, penanganan virus mematikan ini dilakukan menggunakan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana," tegas Irwan, Minggu, (29/3/2020).

Padahal, menurut dia, Indonesia sudah memiliki UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, yang mengatur tentang Karantina Wilayah atau dikenal dengan istilah lockdown.

Namun, hingga kini pemerintah masih berkukuh tidak melakukan kebijakan lockdown di seluruh negeri dan atau local lockdown untuk jangka waktu tertentu sesuai pertimbangan para ahli.

"Atas dasar itu, maka wajar bila rakyat menduga jika dari awal pemerintah lebih memperhitungkan dampak ekonomi dibandingkan keselamatan warga negara yang jumlahnya lebih 260 jiwa tersebut," pungkas Irwan.***


wwwwww