Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Banyak Masyarakat Terjebak Pinjaman Online, Ini Catatan DPR Untuk APFI dan OJK
Politik
14 jam yang lalu
Banyak Masyarakat Terjebak Pinjaman Online, Ini Catatan DPR Untuk APFI dan OJK
2
Jumlah Pasien Covid Tak Imbang dengan Jumlah Nakes, Negara Wajib Hadir
Politik
15 jam yang lalu
Jumlah Pasien Covid Tak Imbang dengan Jumlah Nakes, Negara Wajib Hadir
3
Pemerintah Didesak Tetapkan OPM sebagai Organisasi Teroris
Peristiwa
13 jam yang lalu
Pemerintah Didesak Tetapkan OPM sebagai Organisasi Teroris
4
Pemerintah Diminta Tegas dan Tak Tebang Pilih Tegakkan Protokol Kesehatan
Kesehatan
13 jam yang lalu
Pemerintah Diminta Tegas dan Tak Tebang Pilih Tegakkan Protokol Kesehatan
5
Selalu Gratiskan Biaya Berobat Santri, Dr Andriani Wafat saat Gempa Guncang Mamuju
Peristiwa
12 jam yang lalu
Selalu Gratiskan Biaya Berobat Santri, Dr Andriani Wafat saat Gempa Guncang Mamuju
6
Sinergikan SDGs, Gus Menteri Minta Desa Lakukan Pendataan secara Mikro
Pemerintahan
12 jam yang lalu
Sinergikan SDGs, Gus Menteri Minta Desa Lakukan Pendataan secara Mikro
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Wabah Corona, DPR Desak Jokowi Terapkan Karantina Wilayah

Wabah Corona, DPR Desak Jokowi Terapkan Karantina Wilayah
Minggu, 29 Maret 2020 23:20 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Demokrat Irwan meminta pemerintah segera melakukan lockdown atau karantina kewilayahan total di seluruh penjuru negeri sebagai upaya menghentikan dan memutus mata rantai penularan virus corona.

Hal tersebut, kata Irwan tertuang dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, yang mengatur tentang Karantina Wilayah.

Hingga saat ini pemerintah belum memutuskan menerapkan kebijakan lockdown.

Karena itu politikus asal Kalimantan bilang jika menggunakan UU Kekarantinaan Kesehatan maka selama dalam karantina wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

"Mungkin hal ini yang dihindari pemerintah," ungkap Irwan, Minggu, (29/3/2020).

Mestinya pemerintah memang diwajibkan oleh pasal 55 UU Nomor 6 Tahun 2018 untuk menjamin kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat.

"Nah, pasal tersebut menurut saya seharusnya tidak boleh jadi hambatan bagi pemerintah. Sebab, untuk memenuhinya bisa dilakukan dengan cara merealokasi anggaran," tandas dia.

Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, saat ini pemerintah sedang mempersiapkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait Karantina Wilayah sebelum memutuskan melakukan lockdown.

"Saya minta kepada pemerintah untuk tidak berlama-lama membuatnya. Tentu sudah terlambat, tetapi bukan berarti tidak harus. Segera tuntaskan peraturan pemerintahnya, kemudian apa pun namanya itu, segera lockdown," tegas Irwan.***

wwwwww