Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Pasien Positif Covid-19 ke-118 di Riau Ternyata Warga Kepri, Saat Ini Dirawat di RSUD Arifin Achmad
Kesehatan
15 jam yang lalu
Pasien Positif Covid-19 ke-118 di Riau Ternyata Warga Kepri, Saat Ini Dirawat di RSUD Arifin Achmad
2
Ki Gendeng Pamungkas Meninggal Dunia Akibat Komplikasi Diabetes dan Jantung
Umum
14 jam yang lalu
Ki Gendeng Pamungkas Meninggal Dunia Akibat Komplikasi Diabetes dan Jantung
3
Andrianus Garu Minta Jokowi Tunda Pilkada dan Evaluasi Kabinet Jilid 2
Pemerintahan
14 jam yang lalu
Andrianus Garu Minta Jokowi Tunda Pilkada dan Evaluasi Kabinet Jilid 2
4
Perombakan Direksi PT Hutama Karya, Lukman Edy Tetap Jabat Wakil Komisaris
Pemerintahan
13 jam yang lalu
Perombakan Direksi PT Hutama Karya, Lukman Edy Tetap Jabat Wakil Komisaris
5
MPR: Keteladanan Dua Prajurit TNI asal NTT Patut Dicontoh
Politik
13 jam yang lalu
MPR: Keteladanan Dua Prajurit TNI asal NTT Patut Dicontoh
6
Pastikan Pasokan Makanan, Sufmi Dasco Kunjungi Posko Masak Covid-19
Peristiwa
13 jam yang lalu
Pastikan Pasokan Makanan, Sufmi Dasco Kunjungi Posko Masak Covid-19
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Wabah Corona, DPR Desak Jokowi Terapkan Karantina Wilayah

Wabah Corona, DPR Desak Jokowi Terapkan Karantina Wilayah
Minggu, 29 Maret 2020 23:20 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Demokrat Irwan meminta pemerintah segera melakukan lockdown atau karantina kewilayahan total di seluruh penjuru negeri sebagai upaya menghentikan dan memutus mata rantai penularan virus corona.

Hal tersebut, kata Irwan tertuang dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, yang mengatur tentang Karantina Wilayah.

Hingga saat ini pemerintah belum memutuskan menerapkan kebijakan lockdown.

Karena itu politikus asal Kalimantan bilang jika menggunakan UU Kekarantinaan Kesehatan maka selama dalam karantina wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

"Mungkin hal ini yang dihindari pemerintah," ungkap Irwan, Minggu, (29/3/2020).

Mestinya pemerintah memang diwajibkan oleh pasal 55 UU Nomor 6 Tahun 2018 untuk menjamin kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat.

"Nah, pasal tersebut menurut saya seharusnya tidak boleh jadi hambatan bagi pemerintah. Sebab, untuk memenuhinya bisa dilakukan dengan cara merealokasi anggaran," tandas dia.

Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, saat ini pemerintah sedang mempersiapkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait Karantina Wilayah sebelum memutuskan melakukan lockdown.

"Saya minta kepada pemerintah untuk tidak berlama-lama membuatnya. Tentu sudah terlambat, tetapi bukan berarti tidak harus. Segera tuntaskan peraturan pemerintahnya, kemudian apa pun namanya itu, segera lockdown," tegas Irwan.***


wwwwww