Pelaksanaan Haji Ditutup, Calon Jamaah Tetap Diminta Lunasi BPIH, Fadli Zon: Logika Kemenag Menyedihkan

Hal itu merujuk pada keputusan Pemerintah Arab Saudi yang masih menutup tempat ibadah umat Islam seluruh penjuru dunia itu akibat adanya wabah virus corona.

Melihat itu semua, Anggota Komisi I DPR Fadli Zon mengaku miris dengan sikap Pemerintah RI yang belum memberikan kepastian kepada para jemaah haji. 

Bahkan Kementerian Agama RI (Kemenag) memberatkan calon jemaah diwajibkan melunasi iuran Biaya Pemberangkatan Ibadah Haji (BPIH) 2020.

Fadli Zon juga membaca wacana Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh yang menyatakan pemerintah telah meniadakan kegiatan manasik haji untuk meminimalisir penyebaran Covid-19.

"Namun, rangkaian kegiatan ibadah hajinya sendiri akan tetap mereka teruskan. Logikanya di mana? Sensitivitas aparat birokrasi kita terhadap kondisi darurat Covid-19 benar-benar menyedihkan," ujar Fadli lewat keterangan tertulisnya.

Fadli meminta agar Kemenag segera mengeluarkan keputusan atau kebijakan mengenai penyelenggaraan ibadah haji, tanpa harus menunggu keputusan Arab Saudi.

"Terkait kondisi darurat global Covid-19, Indonesia tidak harus selalu menunggu keputusan resmi pemerintah Arab Saudi. Kita bisa bahkan harus segera membuat keputusan sendiri berdasarkan kondisi terkini di dalam negeri serta proyeksi wabah setidaknya hingga dua bulan ke depan," terang Fadli Zon.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menambahkan untuk urusan kecil di dalam negeri seperti tidak melaksanakan ibadah salat jumat dan melarang berada di kerumunan pemerintah mampu melaksanakan. 

Namun, mengenai pelaksanaan ibadah haji sepertinya pemerintah masih belum bersikap.

"Jika ibadah dalam skala kecil saja dianjurkan untuk dibatasi, bagaimana dengan ibadah haji yang skalanya kolosal, melibatkan lebih dari 2,4 juta orang?" pungkasnya.***