Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Ade Gunawan jabat Ketua Karang Taruna Kecamatan Kulim Pertama
Umum
14 jam yang lalu
Ade Gunawan jabat Ketua Karang Taruna Kecamatan Kulim Pertama
2
Sosialisasikan Edaran, Sekjen Kemendagri Dorong Pemda Mudahkan Investasi di Daerah
Pemerintahan
24 jam yang lalu
Sosialisasikan Edaran, Sekjen Kemendagri Dorong Pemda Mudahkan Investasi di Daerah
3
Dampingi Sigit Listyo, Ini Profil Ferdy Sambo Jenderal Bintang Dua Termuda di Polri
Pemerintahan
19 jam yang lalu
Dampingi Sigit Listyo, Ini Profil Ferdy Sambo Jenderal Bintang Dua Termuda di Polri
4
Vaksinasi: Harapan Olahraga di Tengah Pandemi
Olahraga
19 jam yang lalu
Vaksinasi: Harapan Olahraga di Tengah Pandemi
5
LBP Kirim Surat Kesediaan Pimpin PB PASI
Olahraga
18 jam yang lalu
LBP Kirim Surat Kesediaan Pimpin PB PASI
6
Fajar/Rian, Ruselli, dan Jonatan Tersingkir
Olahraga
22 jam yang lalu
Fajar/Rian, Ruselli, dan Jonatan Tersingkir
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Pemerintah Buka Rekening Donasi Corona, PKS: Kenapa Bukan Gaji Presiden atau Menteri Saja Dipotong

Pemerintah Buka Rekening Donasi Corona, PKS: Kenapa Bukan Gaji Presiden atau Menteri Saja Dipotong
Minggu, 29 Maret 2020 13:52 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Anggota Fraksi PKS M Nasir Djamil, meminta Presiden, Wakil Presiden dan seluruh menteri dalam Kabinet Indonesia Maju untuk memberikan seluruh gajinya yang dibawa pulang (take home pay), ketimbang membuka rekening donasi dari rakyat.

Selain menimbulkan citra tidak positif, tindakan itu menunjukkan bahwa penyelenggara negara saat ini tidak beda dengan organisasi nonpemerintah.

Hal itu disampaikan Nasir Djamil menyikapi adanya pemberitaan bahwa pemerintah akan membuka rekening untuk menampung donasi untuk menanggulangi pandemik virus corona yang saat ini makin besar di Indonesia.

"Dari berita yang saya baca, di negara tetangga Malayasia, justru para petinggi pemerintahnya mendonasikan gaji mereka menolong rakyat yang terpapar dan tertular virus corona," kata Nasir Djamil dalam pesan singkatnya, Minggu (29/3/2020).

Dikatakan Anggota DPR asal Aceh ini, pemerintah seharusnya fokus bagaimana agar dapat dipercaya untuk mengakhiri wabah ini dalam satu atau dua bulan ke depan. Urusan donasi biar diinisiasi oleh warga, partai politik, pengelola media masaa, dan organisasi LSM.

"Saat ini yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia adalah harapan untuk terhindar dari virus corona. Jika Presiden, Wakil Presiden dan para menteri mau berkorban mengeluarkan gajinya maka ini adalah harapan yang ditunggu rakyat," ujar Nasir Djamil.

Diketahui, besar gaji yang diterima Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam UU No 7 tahun 1978 tentang hak keuangan atau administratif Presiden serta Wakil Presiden. Dalam pasal 2 UU, diatur besaran gaji pokok Presiden dan wakil Presiden yang berbunyi:

(1) Gaji pokok Presiden adalah 6× (enam kali) gaji pokok tertinggi Pejabat Negara Republik Indonesia selain Presiden dan Wakil Presiden.

(2). Gaji pokok Wakil Presiden adalah 4× (empat kali) gaji gaji pokok tertinggi Pejabat Negara Republik Indonesia selain Presiden dan Wakil Presiden.

Sementara gaji pimpinan lembaga tinggi negara diatur dalam Peraturan Pemerintah no 75 tahun 2000 tentang gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara Serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara.

Dalam pasal 1 UU, mengatur besaran gaji pokok Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Ketua Dewan Pertimbangan Agung, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan Ketua Mahkamah Agung adalah sebesar Rp 5.040.000,00 per bulan.

Dengan demikian, jika dihitung gaji pokok Presiden sebesar Rp 30.240.000. Sementara, gaji Wapres sebesar Rp 20.160.00.***

wwwwww