Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Mahfuz: Gelora Indonesia Partai Terbuka dan Kekuatan Politik Baru
Politik
23 jam yang lalu
Mahfuz: Gelora Indonesia Partai Terbuka dan Kekuatan Politik Baru
2
Sepasang PNS yang Pingsan Bugil dalam Kijang Innova Ternyata Pejabat Dinas Pendidikan
Peristiwa
22 jam yang lalu
Sepasang PNS yang Pingsan Bugil dalam Kijang Innova Ternyata Pejabat Dinas Pendidikan
3
Istri Polisi Sekap dan Aniaya Bidan dalam Poskesdes, Korban Harus Dirawat di Rumah Sakit
Peristiwa
23 jam yang lalu
Istri Polisi Sekap dan Aniaya Bidan dalam Poskesdes, Korban Harus Dirawat di Rumah Sakit
4
Pasien Positif Covid-19 ke-118 di Riau Ternyata Warga Kepri, Saat Ini Dirawat di RSUD Arifin Achmad
Kesehatan
13 jam yang lalu
Pasien Positif Covid-19 ke-118 di Riau Ternyata Warga Kepri, Saat Ini Dirawat di RSUD Arifin Achmad
5
Andrianus Garu Minta Jokowi Tunda Pilkada dan Evaluasi Kabinet Jilid 2
Pemerintahan
12 jam yang lalu
Andrianus Garu Minta Jokowi Tunda Pilkada dan Evaluasi Kabinet Jilid 2
6
Ki Gendeng Pamungkas Meninggal Dunia Akibat Komplikasi Diabetes dan Jantung
Umum
12 jam yang lalu
Ki Gendeng Pamungkas Meninggal Dunia Akibat Komplikasi Diabetes dan Jantung
Home  /  Berita  /  DKI Jakarta

Darurat Sipil, Jokowi Dengarkan Pembisik yang Salah

Darurat Sipil, Jokowi Dengarkan Pembisik yang Salah
Selasa, 31 Maret 2020 15:15 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Keputusan darurat sipil setelah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tidak ampuh, sangat tidak tepat digunakan untuk menghadapi virus corona (Covid-19) di Indonesia.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, mengatakan, kondisi Indonesia saat ini memang sudah sangat darurat. Dalam konteks saat ini, Indonesia darurat kesehatan.

"Jika punya kepekaan sosial sebagai pemimpin negara, satu warga negara sakit karena wabah, itu sudah sangat darurat. Wabah ini bencana kesehatan global, memang takdir, tetapi negara dibentuk agar berupaya untuk masyarakat," ucap Dedi Kurnia Syah kepada redaksi, Selasa (31/3).

Sehingga kata Dedi, penggunaan darurat sipil sangat tidak tepat untuk menghadapi virus corona. Seharusnya pemerintah menetapkan darurat kesehatan masyarakat yang sesuai dengan UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dengan cara karantina wilayah.

"Bahkan pilihan akan memberlakukan darurat sipil pun tidak tepat. Selain darurat sipil adalah UU usang karena ada yang lebih baru dan akomodatif, semisal darurat kesehatan masyarakat, darurat kebencanaan nasional," jelas Dedi.

Dengan demikian, Dedi menilai Presiden Joko Widodo mendapatkan pembisik yang salah. Kesalahan tersebut berakibat fatal, yakni akan semakin memakan korban banyak.

"Presiden sangat mungkin mendapat nasihat dari staf yang salah, keragu-raguan menangani wabah ini akan semakin memakan korban rakyat," pungkasnya.***


wwwwww