Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Ade Gunawan jabat Ketua Karang Taruna Kecamatan Kulim Pertama
Umum
14 jam yang lalu
Ade Gunawan jabat Ketua Karang Taruna Kecamatan Kulim Pertama
2
Sosialisasikan Edaran, Sekjen Kemendagri Dorong Pemda Mudahkan Investasi di Daerah
Pemerintahan
24 jam yang lalu
Sosialisasikan Edaran, Sekjen Kemendagri Dorong Pemda Mudahkan Investasi di Daerah
3
Dampingi Sigit Listyo, Ini Profil Ferdy Sambo Jenderal Bintang Dua Termuda di Polri
Pemerintahan
19 jam yang lalu
Dampingi Sigit Listyo, Ini Profil Ferdy Sambo Jenderal Bintang Dua Termuda di Polri
4
Vaksinasi: Harapan Olahraga di Tengah Pandemi
Olahraga
19 jam yang lalu
Vaksinasi: Harapan Olahraga di Tengah Pandemi
5
LBP Kirim Surat Kesediaan Pimpin PB PASI
Olahraga
18 jam yang lalu
LBP Kirim Surat Kesediaan Pimpin PB PASI
6
Fajar/Rian, Ruselli, dan Jonatan Tersingkir
Olahraga
22 jam yang lalu
Fajar/Rian, Ruselli, dan Jonatan Tersingkir
Home  /  Berita  /  DKI Jakarta

Darurat Sipil, Jokowi Dengarkan Pembisik yang Salah

Darurat Sipil, Jokowi Dengarkan Pembisik yang Salah
Selasa, 31 Maret 2020 15:15 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Keputusan darurat sipil setelah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tidak ampuh, sangat tidak tepat digunakan untuk menghadapi virus corona (Covid-19) di Indonesia.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, mengatakan, kondisi Indonesia saat ini memang sudah sangat darurat. Dalam konteks saat ini, Indonesia darurat kesehatan.

"Jika punya kepekaan sosial sebagai pemimpin negara, satu warga negara sakit karena wabah, itu sudah sangat darurat. Wabah ini bencana kesehatan global, memang takdir, tetapi negara dibentuk agar berupaya untuk masyarakat," ucap Dedi Kurnia Syah kepada redaksi, Selasa (31/3).

Sehingga kata Dedi, penggunaan darurat sipil sangat tidak tepat untuk menghadapi virus corona. Seharusnya pemerintah menetapkan darurat kesehatan masyarakat yang sesuai dengan UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dengan cara karantina wilayah.

"Bahkan pilihan akan memberlakukan darurat sipil pun tidak tepat. Selain darurat sipil adalah UU usang karena ada yang lebih baru dan akomodatif, semisal darurat kesehatan masyarakat, darurat kebencanaan nasional," jelas Dedi.

Dengan demikian, Dedi menilai Presiden Joko Widodo mendapatkan pembisik yang salah. Kesalahan tersebut berakibat fatal, yakni akan semakin memakan korban banyak.

"Presiden sangat mungkin mendapat nasihat dari staf yang salah, keragu-raguan menangani wabah ini akan semakin memakan korban rakyat," pungkasnya.***

wwwwww