Jenazah Korban Covid-19 Ditolak, Emrus Sihombing Sebut Manajemen Komunikasi Pemerintah lemah

JAKARTA - Penolakan terhadap pemakaman jenazah korban virus corona atau Covid-19 di berbagai daerah memperlihatkan bahwa manajemen komunikasi pemerintah sejak dari pusat hingga daerah masih lemah.

Implikasinya adalah pengetahuan publik masih minim mengenai virus corona sehingga jenazah korban dianggap berbahaya meskipun sudah diselenggarakan mengikuti protap WHO.

"Kalau alasannya kemungkinan jenazah sumber virus di wilayah mereka, bukankah pemakaman sudah sesuai dengan protokol dari WHO. Jika sudah sesuai, tetapi masih ada yang menolak, itu artinya ada kelemahan manajemen komunikasi dari pemerintah di semua tingkatan," kata Direktur Eksekutif Lembaga EmrusCorner, Emrus Sihombing melalui siaran pers yang diterima GoNews.co Jumat (3/4/20), di Jakarta.

Emrus juga menyorot sisi kemanusiaan yang mulai kurang mendapat perhatian di negara yang berfalsafah Pancasila. Tidak ada yang tahu, apakah diri seseorang itu akan menjadi terdampak Covid-19 atau tidak sehingga tidak sepantasnya ada penolakan dalam pemakaman jenazah korban virus mematikan tersebut.

"Siapapun diantara kita, baik yang menolak dan yang tidak menolak jenazah, bisa jadi korban Covid-19. Selain itu, sejatinya setiap orang harus berempati kepada keluarga yang sedang bersedih ditingal untuk selamanya oleh salah satu anggota keluarga yang mereka cintai. Sepanjang pengetahuan saya, setiap manusia yang mengindahkan kemanusiaan yang beradab, apapun latarbelakang kita tidak boleh menolak pemakaman jenazah," tandasnya.

Oleh karena itu, menurut Emrus masyarakat memang masih belum mengerti lebih jauh mengenai virus yang awalnya muncul di Wuhan, China. Pertama, kurangnya pengetahuan dan informasi yang diterima oleh sekelompok orang tertentu sehingga menimbulkan sikap tidak setuju, yang pada gilirannya turun ke jalan menolak pemakaman yang mereka anggap sebagai teritorial mereka.

"Padahal, negara kita negara kesatuan, bukan federal. Selain itu tanpa kita sadari, penolakan ini menjadi tambahan beban tugas tersendiri bagi aparat polisi kita di lapangan. Solusinya, pemerintah dari semua tingkatan agar melakukan manajemen komunikasi yang mampu menjelaskan dan memberikan informasi tentang segala hal yang terkait dengan covid-19 murni dari aspek virologi. Untuk itu diperlukan strategi komunikasi persuasif kepada masyarakat," bebernya.

Emrus menjelaskan bahwa solusi yang ditawarkannya tersebut belum maksimal dilakukan oleh tim komunikasi pemerintah, baik di Istana, kementerian dan lembaga pemerintah terkait, Gugus Tugas di semua kategori dan tingkatan, utamanya pemerintah daerah yang bertugas melakukan pemakaman.

"Untuk itu, saya menyarankan kepada pemerintah di semua tingkatan agar segera melibatkan pakar-pakar Ilmu Komunikasi di perguruan tinggi setempat," ujarnya.

Kedua, lanjut Emrus pemerintah di semua tingkatan juga harus memperhatikan secara serius penyebaran pesan dari mulut ke mulut sehingga sampai ada sekelompok orang berperilaku menolak pemakaman jenazah korban covid-19. Tampaknya mereka yang menolak lebih tepapar pesan yang bersumber dari pihak tertentu yang tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah. Bisa saja sedang terjadi komunikasi politik penolakan pemakaman untuk tujuan politik prakmatis, politik pecah-belah.

"Solusinya, pertama, petugas intelijen melakukan pengumpulan fakta, data dan bukti serta melakukan analisis yang dapat dimanfaatkan mengatasi mengapa terjadinya penolakan. kedua, sesegera mungkin dilakukan komunikasi informatif dan persuasif secara sistematis, masif dan terstrukur dengan melibatkan kekuatan media massa, sosial media dan tokoh masyarakat yang menjadi panutan," pungkasnya.***