Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Hasil Swab Dinyatakan Negatif Corona, Suami Minta Jenazah Istrinya Dipindahkan
Peristiwa
20 jam yang lalu
Hasil Swab Dinyatakan Negatif Corona, Suami Minta Jenazah Istrinya Dipindahkan
2
Yorrys Raweyai: Pelajaran Penting Kasus George Floyd untuk Papua
Politik
19 jam yang lalu
Yorrys Raweyai: Pelajaran Penting Kasus George Floyd untuk Papua
3
Koma 32 Hari, Bayi Berusia 5 Bulan Sembuh dari Covid-19
Kesehatan
19 jam yang lalu
Koma 32 Hari, Bayi Berusia 5 Bulan Sembuh dari Covid-19
4
DPR Desak PTPN V Hentikan Kasus Pencurian Tiga Buah Tandan Sawit di Rohul
Peristiwa
13 jam yang lalu
DPR Desak PTPN V Hentikan Kasus Pencurian Tiga Buah Tandan Sawit di Rohul
5
Prihatin Kematian George Floyd di Amerika Serikat, Aziz Syamsuddin Minta WNI Tak Ikut Demo
Politik
19 jam yang lalu
Prihatin Kematian George Floyd di Amerika Serikat, Aziz Syamsuddin Minta WNI Tak Ikut Demo
6
Solidaritas dan Kedermawanan Modal Wujudkan Keadilan Sosial
Politik
19 jam yang lalu
Solidaritas dan Kedermawanan Modal Wujudkan Keadilan Sosial
Home  /  Berita  /  DKI Jakarta

Komisi III DPR Target Sahkan RKUHP dalam Sepekan

Komisi III DPR Target Sahkan RKUHP dalam Sepekan
Jum'at, 03 April 2020 14:27 WIB
JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mengatakan bahwa pimpinan Komisi III DPR RI meminta waktu satu pekan untuk mengesahkan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Rancangan Undang-undang (RUU) Pemasyarakatan.

Menurutnya, RKUHP dan RUU Pemasyarakatan akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI setelah disahkan di Komisi III DPR RI.

"Selanjutnya, persetujuan terhadap tindak lanjut pembahasan RUU Pemasyarakatan dan RKUHP, kami telah menerima dan berkoordinasi dengan pimpinan Komisi III DPR dan kami menunggu tindak lanjut dari pimpinan Komisi III DPR yang meminta waktu satu pekan dalam rangka pengesahan untuk dibawa ke tingkat 2 (Rapat Paripurna)," kata Azis saat memimpin Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (2/4) kemarin.

Namun begitu, Azis tidak menyampaikan secara detail apakah waktu satu pekan yang diminta oleh pimpinan Komisi III DPR itu akan digunakan untuk membahas sejumlah pasal kontroversial dalam dua rancangan regulasi tersebut.

Padahal, pengesahan dua rancangan regulasi ini gagal di pengujung masa bakti DPR periode 2014-2019 karena dianggap mengandung pasal-pasal kontroversial.

Sebelumnya, Komisi III DPR RI dan Yasonna sepakat segera menyelesaikan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan.

Kedua RUU itu dinilai harus segera selesai untuk membantu memperbaiki sistem peradilan pidana dan mengurangi kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan (rutan) yang dianggap berpotensi menjadi tempat penyebaran penyakit.

"Komisi III DPR RI meminta Menkumham untuk segera menyelesaikan RUU tentang Pemasyarakatan dan RUU tentang KUHP untuk membantu memperbaiki sistem peradilan pidana serta mengurangi kelebihan kapasitas penghuni di lembaga pemasyarakatan atau rutan yang sangat berpotensi menjadi tempat penyebaran penyakit," kata Wakil Ketua Komisi III Adies Kadir membacakan simpulan rapat kerja pihaknya dengan Menkumham, Rabu (1/4).***

Editor:Muslikhin Effendy
Sumber:CNNIndonesia.com
Kategori:Peristiwa, Pemerintahan, Politik, DKI Jakarta

wwwwww