Realokasi Anggaran KKP Harus Menyasar Nelayan dan Pelaku Usaha Perikanan

JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Yohanis Fransiskus Lema meminta agar recofusing kegiatan dan realokasi anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memprioritaskan stimulus dan insentif khusus menyasar para nelayan dan pelaku usaha (industri) di sektor kelautan-perikanan.

Menurutnya, Inpres Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa harus fokus pada penanganan dampak Covid-19 di semua sektor termasuk KKP. "Maka, refocusing kegiatan dan realokasi anggaran KKP harus menyasar pada pemberian stimulus dan insentif kepada nelayan, petambak, pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan," ujar ungkapnya saat mengikuti rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo beserta jajaran yang dilangsungkan secara virtual, Senin (6/4/2020).

Namun, dalam mengalokasiakan anggaran, politisi yang akrab disapa Ansy Lema ini meminta KKP mengalokasikan anggaran berdasarkan data valid, akurat dan objektif. Dimana KKP pasti mengetahui persis jumlah nelayan, petambak, atau pelaku usaha di sektor keluatan-perikanan yang terdampak pandemi Corona. Data akurat sangat membantu untuk menentukan jenis dan jumlah bantuan yang diberikan agar tepat sasar dan tidak dikorupsi.

"Alokasi anggaran butuh panduan data valid-akurat. Jika KKP tidak memiliki data akurat, solusi terbaik mengundang asosiasi-asosiasi nelayan untuk mendata anggotanya yang terdampak (by name/by NIK), bisa juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menghimpun data," tambah Ansy Lema.

Ansy Lema juga menyampaikan bahwa pandemi Covid-19 telah memukul seluruh sektor kehidupan dan segmen masyarakat dengan beragam profesi, termasuk sektor perikanan dan kelautan serta kehidupan nelayan. Indikasinya jelas, produksi ikan dan perikanan budidaya meningkat, namun permintaan menurun drastis, harga merosot tajam, demikian pula distribusi pakan tidak merata dan harga pakan naik.

“Untuk itu kegiatan dan anggaran non-prioritas di KKP harus dialihkan untuk membiayai kegiatan yang terkait penanganan pandemi Corona (Covid-19)," pungkas Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu.***