Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Forum Facebook Pekanbaru Kota Bertuah Fasilitasi Pengobatan Indah Putri
Kesehatan
16 jam yang lalu
Forum Facebook Pekanbaru Kota Bertuah Fasilitasi Pengobatan Indah Putri
2
Ruslan Buton Ditangkap, Kolonel Sugeng Waras: Anda tidak Sendirian, Banyak Orang di Belakangmu
Hukum
14 jam yang lalu
Ruslan Buton Ditangkap, Kolonel Sugeng Waras: Anda tidak Sendirian, Banyak Orang di Belakangmu
3
Rekam Jejak Dirut TVRI yang Baru, Penggemar 'Bokep' Eks Kontributor Majalah Dewasa
Pemerintahan
17 jam yang lalu
Rekam Jejak Dirut TVRI yang Baru, Penggemar Bokep Eks Kontributor Majalah Dewasa
4
Cek Persiapan New Normal, Satgas Lawan Covid-19 DPR Sambangi Kadin
Politik
17 jam yang lalu
Cek Persiapan New Normal, Satgas Lawan Covid-19 DPR Sambangi Kadin
5
Dijerat Pasal Berlapis, Ruslan Buton Terancam Penjara Hingga 8 Tahun
Hukum
14 jam yang lalu
Dijerat Pasal Berlapis, Ruslan Buton Terancam Penjara Hingga 8 Tahun
6
DPR Mulai Uji Coba Teknis Pemggunaan 'Smartcard'
DPR RI
14 jam yang lalu
DPR Mulai Uji Coba Teknis Pemggunaan Smartcard
Home  /  Berita  /  DKI Jakarta

Realokasi Anggaran KKP Harus Menyasar Nelayan dan Pelaku Usaha Perikanan

Realokasi Anggaran KKP Harus Menyasar Nelayan dan Pelaku Usaha Perikanan
Anggota Komisi IV DPR RI Yohanis Fransiskus Lema. Foto: Nadia/Humas DPR
Selasa, 07 April 2020 16:19 WIB
JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Yohanis Fransiskus Lema meminta agar recofusing kegiatan dan realokasi anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memprioritaskan stimulus dan insentif khusus menyasar para nelayan dan pelaku usaha (industri) di sektor kelautan-perikanan.

Menurutnya, Inpres Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa harus fokus pada penanganan dampak Covid-19 di semua sektor termasuk KKP. "Maka, refocusing kegiatan dan realokasi anggaran KKP harus menyasar pada pemberian stimulus dan insentif kepada nelayan, petambak, pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan," ujar ungkapnya saat mengikuti rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo beserta jajaran yang dilangsungkan secara virtual, Senin (6/4/2020).

Namun, dalam mengalokasiakan anggaran, politisi yang akrab disapa Ansy Lema ini meminta KKP mengalokasikan anggaran berdasarkan data valid, akurat dan objektif. Dimana KKP pasti mengetahui persis jumlah nelayan, petambak, atau pelaku usaha di sektor keluatan-perikanan yang terdampak pandemi Corona. Data akurat sangat membantu untuk menentukan jenis dan jumlah bantuan yang diberikan agar tepat sasar dan tidak dikorupsi.

"Alokasi anggaran butuh panduan data valid-akurat. Jika KKP tidak memiliki data akurat, solusi terbaik mengundang asosiasi-asosiasi nelayan untuk mendata anggotanya yang terdampak (by name/by NIK), bisa juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menghimpun data," tambah Ansy Lema.

Ansy Lema juga menyampaikan bahwa pandemi Covid-19 telah memukul seluruh sektor kehidupan dan segmen masyarakat dengan beragam profesi, termasuk sektor perikanan dan kelautan serta kehidupan nelayan. Indikasinya jelas, produksi ikan dan perikanan budidaya meningkat, namun permintaan menurun drastis, harga merosot tajam, demikian pula distribusi pakan tidak merata dan harga pakan naik.

“Untuk itu kegiatan dan anggaran non-prioritas di KKP harus dialihkan untuk membiayai kegiatan yang terkait penanganan pandemi Corona (Covid-19)," pungkas Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu.***

Editor:Muslikhin Effendy
Kategori:Peristiwa, Pemerintahan, Politik, DKI Jakarta

wwwwww